# Faktur Pajak Biaya Layanan Marketplace vs PPh 22: Rekonsiliasi ERP

> Sumber: https://www.sipajak.com/post/faktur-pajak-biaya-layanan-marketplace
> Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak · Terbit 19 November 2026 · Diperbarui 19 November 2026
> Publisher: Sipajak (PT Hexa Sarana Intermedia), PJAP resmi yang terdaftar dan diawasi DJP.

PPN di faktur biaya layanan marketplace adalah Pajak Masukan bagi seller PKP, terpisah dari PPh 22 0,5%. Cara kredit dan rekonsiliasinya di ERP.

**Faktur pajak biaya layanan marketplace** adalah bukti pungutan PPN atas jasa yang ditagih marketplace kepada penjual, seperti biaya layanan dan komisi. Bagi seller yang berstatus PKP, PPN di faktur itu adalah Pajak Masukan yang bisa dikreditkan. Ini berbeda dari PPh Pasal 22 sebesar 0,5% yang dipungut marketplace dari omzet sejak 1 Oktober 2026.

## Ringkasan Eksekutif

- Ada dua pajak di satu settlement marketplace: PPN atas biaya layanan (dibayar kamu sebagai penerima jasa) dan PPh Pasal 22 0,5% atas omzet (dipungut dari penghasilan kamu).
- PPN pada faktur biaya layanan menjadi Pajak Masukan bagi seller PKP; PPh 22 menjadi kredit pajak tahun berjalan atau bagian dari pelunasan PPh Final.
- Pajak Masukan e-Faktur bisa dikreditkan paling lama 3 masa pajak berikutnya, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya (KT-08/2025).
- Di ERP, pisahkan empat akun: beban biaya layanan, PPN Masukan, uang muka PPh 22, dan piutang marketplace.
- Rekonsiliasi paling aman dilakukan per masa pajak: cocokkan settlement, dokumen tagihan PPh 22, dan faktur Pajak Masukan.

## Fakta Singkat

- **Definisi:** faktur pajak atas jasa marketplace kepada penjual; PPN-nya Pajak Masukan bagi penjual PKP.
- **Dasar hukum:** PMK-37/2025 (PPh 22 marketplace), Siaran Pers DJP SP-23/2026, Keterangan Tertulis DJP KT-08/2025 (pengkreditan Pajak Masukan).
- **Berlaku sejak:** pemungutan PPh 22 oleh marketplace dilaksanakan mulai 1 Oktober 2026.
- **Siapa terdampak:** pedagang dalam negeri di marketplace, khususnya seller yang dikukuhkan sebagai PKP.
- **Sistem terkait:** Coretax DJP, e-Faktur (Pajak Masukan), SPT Masa PPN, ERP atau sistem akuntansi seller.
- **Terakhir diverifikasi:** 19 November 2026.

## Apa itu faktur pajak biaya layanan marketplace?

Faktur pajak biaya layanan marketplace adalah faktur yang diterbitkan marketplace berstatus PKP atas jasa yang ia tagih ke penjual. Contohnya biaya layanan, komisi, atau biaya program. Menurut DJP, penerima Jasa Kena Pajak wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak.

PPN atas biaya layanan marketplace menjadi Pajak Masukan hanya bagi penjual yang berstatus PKP. Penjual yang belum dikukuhkan sebagai PKP tidak bisa mengkreditkan PPN tersebut. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP juga tidak dapat dikreditkan. Cek kriterianya di panduan [kapan perusahaan wajib dikukuhkan sebagai PKP](https://www.sipajak.com/post/kapan-sebuah-perusahaan-wajib-menjadi-pengusaha-kena-pajak-pkp-dan-apa-prosesnya).

## Apa beda faktur PPN biaya layanan dan PPh 22 marketplace?

Faktur PPN biaya layanan mencatat pajak atas jasa yang kamu beli dari marketplace, sedangkan PPh Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut marketplace dari omzet penjualanmu. Keduanya muncul di settlement yang sama, tetapi masuk ke SPT dan akun yang berbeda.

Berdasarkan PMK-37/2025, marketplace yang ditunjuk memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pemungutan ini dilaksanakan mulai 1 Oktober 2026 (Siaran Pers SP-23/2026). Detail aturan PPh 22 ada di artikel [PPh 22 0,5% untuk penjual di marketplace](https://www.sipajak.com/post/jualan-di-marketplace-akan-dipajaki-pemerintah-pastikan-tidak-akan-memberatkan-umkm).

| Aspek | Faktur PPN biaya layanan | PPh 22 marketplace |
| --- | --- | --- |
| Jenis pajak | PPN atas jasa marketplace | PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual |
| Posisi kamu | Penerima jasa yang membayar PPN | Penjual yang penghasilannya dipungut |
| Dasar | Biaya layanan atau komisi di faktur | 0,5% peredaran bruto di dokumen tagihan, tanpa PPN dan PPnBM |
| Bukti | Faktur pajak dari marketplace | Dokumen tagihan yang dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh 22 |
| Perlakuan | Pajak Masukan di SPT Masa PPN (khusus PKP) | Kredit pajak tahun berjalan atau bagian pelunasan PPh Final |
| Akun di ERP | PPN Masukan | Uang muka PPh 22 |

## Bagaimana seller PKP mengkreditkan faktur pajak dari marketplace?

Seller PKP mengkreditkan PPN pada faktur biaya layanan sebagai Pajak Masukan di SPT Masa PPN, pada masa pajak yang sama atau paling lama 3 masa pajak berikutnya. Syaratnya, PPN itu belum dibebankan sebagai biaya. Ketentuan ini dijelaskan DJP dalam Keterangan Tertulis KT-08/2025 setelah implementasi Coretax.

Artinya, tim finance perlu memutuskan masa kredit sebelum tutup buku. Jika PPN atas biaya layanan terlanjur dibukukan sebagai beban, hak kreditnya hilang. Risiko ini muncul saat settlement diimpor ke ERP sebagai satu angka potongan.

1. Unduh atau tarik faktur biaya layanan per masa pajak.
2. Cocokkan NPWP pembeli di faktur dengan NPWP perusahaanmu.
3. Tentukan masa kredit: masa yang sama atau maksimal 3 masa berikutnya.
4. Kreditkan di SPT Masa PPN dan tandai faktur di ERP agar tidak dikreditkan dua kali.

## Bagaimana mencatat biaya layanan, PPN, dan PPh 22 di ERP?

Catat biaya layanan, PPN atas biaya layanan, dan PPh 22 sebagai tiga baris terpisah, bukan satu angka "potongan marketplace". PPN Masukan masuk akun aset pajak, PPh 22 masuk uang muka pajak, dan hanya biaya layanan yang menjadi beban. Pemisahan ini membuat rekonsiliasi SPT Masa PPN dan SPT Tahunan lebih mudah.

| Transaksi | Debit | Kredit |
| --- | --- | --- |
| Penjualan sesuai dokumen tagihan | Piutang marketplace | Penjualan |
| Biaya layanan dan komisi | Beban biaya layanan marketplace | Piutang marketplace |
| PPN atas biaya layanan | PPN Masukan | Piutang marketplace |
| PPh 22 dipungut marketplace | Uang muka PPh 22 | Piutang marketplace |
| Dana dicairkan | Bank | Piutang marketplace |

Kalau ERP kamu sudah terhubung ke Coretax untuk faktur keluaran, pola yang sama bisa dipakai untuk Pajak Masukan. Lihat alurnya di [integrasi Coretax DJP dengan SAP atau Odoo](https://www.sipajak.com/post/integrasi-coretax-sap-odoo).

## Seperti apa contoh rekonsiliasi settlement marketplace (data fiktif)?

Rekonsiliasi settlement marketplace berarti mencocokkan dana yang dicairkan dengan peredaran bruto dikurangi biaya layanan, PPN atas biaya layanan, dan PPh 22. Contoh (data fiktif): PT Contoh Niaga Lestari, PKP, berjualan di satu marketplace pada Oktober 2026. Angka PPN biaya layanan diambil dari faktur yang diterima, bukan dihitung ulang. PPN keluaran atas penjualan barang dicatat dari faktur keluaran sendiri dan tidak dimasukkan dalam tabel ini.

| Komponen | Nilai (Rp) | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Peredaran bruto di dokumen tagihan (tanpa PPN) | 150.000.000 | Dasar PPh 22 |
| PPh 22 dipungut (0,5% x 150.000.000) | 750.000 | Uang muka PPh 22 |
| Biaya layanan dan komisi (DPP di faktur) | 9.000.000 | Beban |
| PPN di faktur biaya layanan (angka fiktif dari faktur) | 990.000 | PPN Masukan |
| Dana dicairkan (150.000.000 - 750.000 - 9.000.000 - 990.000) | 139.260.000 | Harus sama dengan mutasi bank |

Jika mutasi bank berbeda dari Rp139.260.000, cari selisihnya di tiga tempat: faktur biaya layanan yang belum diterima, dokumen tagihan PPh 22 yang dibetulkan, atau pesanan yang dibatalkan setelah tutup masa.

## Bagaimana menarik faktur pajak masukan marketplace lewat API?

Faktur pajak masukan dari marketplace bisa ditarik ke sistem lewat [API e-Faktur](https://www.sipajak.com/developers/e-faktur) Sipajak dengan endpoint POST /v2/efaktur/create-faktur-pm. Sipajak mengambil detail lengkap faktur dari DJP dan menyimpannya. Endpoint yang sama dipakai untuk menetapkan masa kredit lewat field PeriodCredit dan YearCredit.

Status faktur diperbarui dengan POST /v2/efaktur/check-status. Respons langsungnya selalu HTTP 201 dengan data: null. Hasil dari DJP dicatat pada dokumen faktur di Sipajak, jadi ambil ulang dokumen itu untuk membaca statusFaktur. Nilai CREDITED dan UNCREDIT menandai apakah Pajak Masukan sudah diklaim. Untuk kegagalan bisnis, API memakai pola soft error: HTTP 200 dengan data.status = "0" dan penjelasan di data.statusMessage. Sistemmu harus membaca status di dalam respons, bukan hanya kode HTTP.

```
// Contoh (data fiktif): logika rekonsiliasi di sisi ERP; doc = dokumen faktur yang diambil ulang setelah check-status
if (resp.data && resp.data.status === "0") {
  logError(resp.data.statusMessage); // soft error: jangan tandai faktur sebagai dikreditkan
} else if (doc.statusFaktur === "CREDITED") {
  markCredited(invoiceRef, periodCredit); // cegah kredit ganda di masa lain
}
```

Kalau faktur keluaranmu juga dikirim dari ERP, baca cara kerja [e-Faktur host-to-host lewat PJAP](https://www.sipajak.com/post/e-faktur-host-to-host).

## Bagaimana cara mengecek status penyedia integrasimu?

Sebelum menghubungkan ERP ke Coretax, cek apakah penyedianya tercantum di daftar PJAP DJP. Sipajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terdaftar dan diawasi DJP, menyediakan API pajak end-to-end, platform, dan solusi white-label. Badan usahanya, PT Hexa Sarana Intermedia, ditetapkan sebagai PJAP melalui KEP-423/PJ/2021 tanggal 15 Oktober 2021, termasuk untuk penyelenggaraan e-Faktur Host-to-Host. Profilnya bisa kamu cek di laman DJP, dan layanannya ada di situs [PJAP resmi Sipajak](https://www.sipajak.com/).

## Untuk tim IT & finance

- Pisahkan biaya layanan, PPN atas biaya layanan, dan PPh 22 di file settlement sebelum diimpor ke ERP.
- Simpan nomor faktur biaya layanan di field referensi agar satu faktur hanya dikreditkan sekali.
- Tetapkan masa kredit Pajak Masukan maksimal 3 masa pajak setelah masa faktur.
- Jangan bukukan PPN biaya layanan sebagai beban jika akan dikreditkan.
- Rekap dokumen tagihan PPh 22 per marketplace sebagai bukti kredit pajak di SPT Tahunan.
- Tangani soft error API dengan membaca data.status, bukan hanya kode HTTP.

## Pertanyaan umum

**Apakah PPN di faktur biaya layanan marketplace bisa dikreditkan?**

Bisa, jika kamu berstatus PKP dan PPN itu belum dibebankan sebagai biaya. Pajak Masukan e-Faktur dapat dikreditkan pada masa yang sama atau paling lama 3 masa pajak berikutnya (KT-08/2025).

**Apakah PPh 22 marketplace sama dengan PPN biaya layanan?**

Tidak. PPh 22 adalah pungutan 0,5% atas peredaran bruto penjual, tanpa PPN dan PPnBM. PPN biaya layanan adalah pajak atas jasa marketplace yang kamu bayar sebagai penerima jasa.

**Seller yang belum PKP bisa mengkreditkan PPN biaya layanan?**

Tidak. Pajak Masukan hanya bisa dikreditkan oleh penerima jasa yang berstatus PKP. Pajak Masukan yang diperoleh sebelum dikukuhkan sebagai PKP juga tidak dapat dikreditkan.

**Apa bukti potong PPh 22 dari marketplace?**

Dokumen tagihan dari marketplace yang memuat PPh 22 dipersamakan dengan bukti pemungutan PPh Pasal 22. Simpan dokumen ini sebagai dasar kredit pajak atau pelunasan PPh Final.

**Kapan PPh 22 marketplace terutang?**

PPh Pasal 22 terutang saat pembayaran diterima oleh marketplace. Pemungutannya dilaksanakan mulai 1 Oktober 2026 berdasarkan PMK-37/2025.

## Butuh Pajak Masukan masuk otomatis ke ERP?

Sambungkan sistem kamu ke Coretax lewat API Sipajak: tarik faktur Pajak Masukan, tetapkan masa kredit, dan pantau statusnya dari satu integrasi. [Minta Akses API](https://www.sipajak.com/developers/e-faktur).

## Sumber & Dasar Hukum

- [DJP, Siaran Pers SP-23/2026: Pemungutan PPh Pasal 22 Melalui Marketplace Mulai Dilaksanakan 1 Oktober 2026 (1 Oktober 2026)](https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pemungutan-pph-pasal-22-melalui-marketplace-mulai-dilaksanakan-1-oktober-2026)
- [JDIH Kemenkeu, PMK 37 Tahun 2025 (ditetapkan 11 Juni 2025, diundangkan 14 Juli 2025)](https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-37-tahun-2025)
- [DJP, Pemungutan PPh oleh Marketplace (FAQ, saat terutang dan surat pernyataan)](https://pajak.go.id/marketplace)
- [DJP, Jual Barang Lewat Marketplace, Kena Pajak (17 Desember 2025)](https://pajak.go.id/id/artikel/jual-barang-lewat-marketplace-kena-pajak)
- [DJP, Keterangan Tertulis KT-08/2025: Pengkreditan Pajak Masukan Pasca-Implementasi Coretax](https://pajak.go.id/en/node/114133)
- [DJP, Pajak Masukan](https://pajak.go.id/id/pajak-masukan)
- [DJP, Profil PJAP PT Hexa Sarana Intermedia](https://www.pajak.go.id/id/pt-hexa-sarana-intermedia)

Diperbarui: 19 November 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak

_Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar._

---
Versi HTML: https://www.sipajak.com/post/faktur-pajak-biaya-layanan-marketplace · Peta konten: https://www.sipajak.com/sitemap.md
