# Kode Billing Pajak Minimum Global (GloBE): KAP 411618 dan KJS 610–630

> Sumber: https://www.sipajak.com/post/kode-billing-pajak-minimum-global
> Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak · Terbit 16 November 2026 · Diperbarui 16 November 2026
> Publisher: Sipajak (PT Hexa Sarana Intermedia), PJAP resmi yang terdaftar dan diawasi DJP.

Pajak tambahan GloBE disetor dengan KAP 411618 dan KJS 610 (IIR), 620 (UTPR), atau 630 (DMTT). Batas setor, registrasi WP GloBE di Coretax, dan pemetaan di ERP.

Kode billing pajak minimum global adalah kombinasi kode akun pajak (KAP) 411618 dengan kode jenis setoran (KJS) 610 untuk pajak tambahan IIR, 620 untuk UTPR, dan 630 untuk DMTT. Kode ini diatur dalam PER-6/PJ/2026 Pasal 20 ayat (4). Pajak tambahan untuk suatu Tahun Pengenaan GloBE disetor paling lama pada akhir Tahun Pajak GloBE.

## Ringkasan Eksekutif

- Pajak tambahan GloBE disetor dengan KAP 411618: KJS 610 (IIR), 620 (UTPR), atau 630 (DMTT), sesuai PER-6/PJ/2026 Pasal 20 ayat (4).
- Batas setor adalah akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu tahun setelah Tahun Pengenaan GloBE (PER-6/PJ/2026 Pasal 1 angka 27 dan Pasal 20 ayat (1)).
- PMK-136 Tahun 2024 berlaku sejak 1 Januari 2025, sedangkan ketentuan UTPR baru berlaku sejak 1 Januari 2026.
- Penambahan status Wajib Pajak GloBE diajukan lewat Portal Wajib Pajak di Coretax DJP, paling lambat 9 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan GloBE pertama.
- Di sistem ERP atau treasury, petakan satu KJS ke satu ID Billing dan catat setorannya pada Tahun Pajak GloBE.

## Fakta Singkat

- **Definisi:** kode pembayaran untuk pajak tambahan (top-up tax) dalam rangka Pajak Minimum Global (GloBE).
- **Dasar hukum:** PMK-136 Tahun 2024 dan PER-6/PJ/2026 (ditetapkan 4 Mei 2026).
- **Berlaku sejak:** PMK-136 Tahun 2024 berlaku 1 Januari 2025; ketentuan UTPR berlaku 1 Januari 2026.
- **Siapa terdampak:** entitas di Indonesia dari grup perusahaan multinasional (Grup PMN) dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750.000.000 dalam 2 dari 4 tahun terakhir.
- **Sistem terkait:** Coretax DJP (Portal Wajib Pajak), ID Billing, SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE.
- **Penyedia:** Sipajak (PT Hexa Sarana Intermedia) adalah PJAP yang ditunjuk DJP melalui KEP-423/PJ/2021, antara lain untuk penyediaan aplikasi pembuatan kode billing.
- **Terakhir diverifikasi:** 16 November 2026.

## Apa kode billing pajak minimum global?

Kode billing pajak minimum global memakai KAP 411618 dengan tiga KJS: 610 untuk pajak tambahan berdasarkan IIR, 620 untuk UTPR, dan 630 untuk DMTT. Ketiganya ditetapkan dalam PER-6/PJ/2026 Pasal 20 ayat (4). Jadi, yang membedakan jenis pajak tambahan adalah KJS, bukan KAP.

| Pajak tambahan | Kepanjangan | KAP-KJS | Berlaku sejak |
| --- | --- | --- | --- |
| IIR | Income Inclusion Rule | 411618-610 | 1 Januari 2025 |
| UTPR | Undertaxed Payment Rule | 411618-620 | 1 Januari 2026 |
| DMTT | Domestic Minimum Top-up Tax | 411618-630 | 1 Januari 2025 |

Tanggal berlaku mengikuti PMK-136 Tahun 2024: peraturan berlaku sejak 1 Januari 2025 (Pasal 74), dan ketentuan UTPR mulai 1 Januari 2026 (Pasal 73).

KAP 411618 tidak eksklusif untuk GloBE: contoh di dokumentasi API e-Billing kami memakai KAP 411618 dengan KJS 100. Jadi, kunci pemetaan di sistem kamu adalah pasangan KAP dan KJS.

## Apa itu pajak tambahan GMT dan siapa yang terkena?

Pajak tambahan GMT (Global Minimum Tax) adalah pajak yang dapat timbul bila tarif pajak efektif suatu Grup PMN di sebuah negara atau yurisdiksi di bawah 15%. Tarif minimum 15% ini ditetapkan dalam PMK-136 Tahun 2024 Pasal 1 angka 33. DJP menjelaskan tiga bentuknya di laman GloBE pajak.go.id.

- **IIR:** dikenakan pada Entitas Induk dalam negeri atas pajak tambahan entitas konstituen bertarif rendah yang dimilikinya, langsung atau tidak langsung.
- **UTPR:** pengaman bila pajak tambahan belum sepenuhnya dipungut lewat IIR. Bagian Indonesia dialokasikan ke entitas konstituen di Indonesia.
- **DMTT:** dikenakan atas laba bertarif rendah entitas konstituen di Indonesia, dihitung per yurisdiksi.

Entitas di Indonesia menjadi Wajib Pajak GloBE bila peredaran bruto tahunan Grup PMN paling sedikit EUR750.000.000 menurut laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk Utama, dalam paling sedikit 2 dari 4 tahun terakhir (PER-6/PJ/2026 Pasal 3).

### Bagian SPT mana yang diisi tiap entitas?

Menurut PER-6/PJ/2026 Pasal 7, SPT Tahunan PPh GloBE diisi bila Wajib Pajak GloBE adalah Entitas Induk Utama. SPT Tahunan PPh UTPR diisi entitas selain Entitas Induk Utama yang mendapat alokasi UTPR. SPT Tahunan PPh DMTT diisi oleh setiap Wajib Pajak GloBE.

## Kapan pajak tambahan GMT harus disetor?

Pajak tambahan GMT untuk suatu Tahun Pengenaan GloBE disetor paling lama pada akhir Tahun Pajak GloBE (PER-6/PJ/2026 Pasal 20 ayat (1)). Tahun Pajak GloBE adalah tahun setelah Tahun Pengenaan GloBE (Pasal 1 angka 27). Setoran itu tercatat sebagai pembayaran untuk Tahun Pajak GloBE (Pasal 20 ayat (3)).

### Contoh kalender kewajiban (data fiktif)

Contoh (data fiktif): sebuah Grup PMN memakai tahun buku sama dengan tahun kalender, dan Tahun Pengenaan GloBE pertamanya adalah 2025. Tanggal di bawah adalah hasil hitung dari pasal PER-6/PJ/2026, bukan pengumuman DJP.

| Kewajiban | Dasar (PER-6/PJ/2026) | Batas waktu dalam contoh |
| --- | --- | --- |
| Penambahan status Wajib Pajak GloBE | Pasal 4 ayat (2): 9 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan GloBE pertama | 30 September 2026 |
| Setor pajak tambahan Tahun Pengenaan 2025 | Pasal 20 ayat (1): akhir Tahun Pajak GloBE (2026) | 31 Desember 2026 |
| SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE | Pasal 11 ayat (1): 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak GloBE | 30 April 2027 |
| Perpanjangan SPT (khusus tahun pertama) | Pasal 11 ayat (2): paling lama 2 bulan | 30 Juni 2027 |
| GIR atau Notifikasi (tahun pertama) | Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2): 18 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan GloBE | 30 Juni 2027 |

Jika entitas meminta perpanjangan SPT dan masih ada kekurangan bayar pajak tambahan, pemberitahuan perpanjangan wajib dilampiri surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan (Pasal 11 ayat (4)). Jadi, bukti setoran 411618 perlu sudah tersimpan sebelum perpanjangan diajukan.

## Bagaimana registrasi WP GloBE di Coretax?

Registrasi WP GloBE dilakukan dengan mengajukan permohonan penambahan status Wajib Pajak GloBE secara elektronik lewat Portal Wajib Pajak, paling lambat 9 bulan setelah akhir Tahun Pengenaan GloBE pertama (PER-6/PJ/2026 Pasal 4 ayat (2) dan (3)). Di Coretax DJP, permohonan ini ada di menu Perubahan Status.

1. Masuk ke Portal Saya di Coretax DJP, lalu buka submenu Perubahan Status.
2. Pilih Penambahan Status sebagai Wajib Pajak GloBE.
3. Isi formulir dengan lengkap dan benar, tandatangani, lalu kirim. Kamu akan menerima bukti penerimaan elektronik (Pasal 4 ayat (4) dan (5)).
4. KPP tempat entitas terdaftar menerbitkan surat pemberitahuan penambahan status secara otomatis lewat sistem inti administrasi perpajakan (Pasal 4 ayat (6)).

Jika permohonan tidak diajukan, Kepala KPP dapat menambahkan status Wajib Pajak GloBE secara jabatan berdasarkan penelitian administrasi (Pasal 4 ayat (7)). DJP mengimbau pendaftaran mandiri lewat menu Perubahan Status di Coretax dalam siaran pers 29 Oktober 2026.

## Bagaimana menyiapkan kode billing GMT di sistem perusahaan?

Siapkan kode billing GMT dengan memetakan setiap jenis pajak tambahan ke pasangan KAP-KJS sendiri: 411618-610 untuk IIR, 411618-620 untuk UTPR, dan 411618-630 untuk DMTT. Buat satu ID Billing per pasangan dan per entitas. Catat tahunnya sebagai Tahun Pajak GloBE, bukan Tahun Pengenaan GloBE.

### Contoh perhitungan setoran per entitas (data fiktif)

Contoh (data fiktif): Grup PMN dengan tiga entitas di Indonesia, Tahun Pengenaan GloBE 2025. Nominal pajak tambahan adalah angka hipotetis hasil perhitungan GloBE grup.

| Entitas (fiktif) | Jenis pajak tambahan | KAP-KJS | Nominal | ID Billing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT Induk Contoh Nusantara | IIR atas anak usaha di yurisdiksi bertarif rendah | 411618-610 | Rp1.200.000.000 | 1 ID Billing |
| PT Manufaktur Contoh | DMTT | 411618-630 | Rp270.000.000 | 1 ID Billing |
| PT Logistik Contoh | DMTT | 411618-630 | Rp180.000.000 | 1 ID Billing |
| PT Logistik Contoh | UTPR | 411618-620 | Rp0 (UTPR baru berlaku 1 Januari 2026) | Tidak ada |
| Total | Rp1.650.000.000 | 3 ID Billing |

Hasilnya tiga ID Billing, bukan satu: Rp1.200.000.000 + Rp270.000.000 + Rp180.000.000 = Rp1.650.000.000, jatuh tempo paling lama 31 Desember 2026 bila tahun bukunya tahun kalender.

### Bagaimana API e-Billing menangani KAP-KJS ini?

Lewat [API e-Billing](https://www.sipajak.com/developers/e-billing) Sipajak, sistem kamu bisa mengecek pasangan KAP-KJS dulu lewat endpoint inquiry sebelum membuat ID Billing. Satu permintaan create hanya memuat satu baris detail, jadi satu ID Billing berisi satu pasangan KAP-KJS. Penolakan bisnis DJP dikembalikan sebagai HTTP 400 dengan pesan asli DJP di body.response.message.

```
// Contoh (data fiktif): cek KAP-KJS DMTT sebelum membuat ID Billing
const payload = {
  npwp: "0000000000000000",   // NPWP fiktif
  bankID: "0000",
  branchID: "000000",
  kdMAP: "411618",            // KAP pajak tambahan GloBE
  kjs: "630"                  // 610 = IIR, 620 = UTPR, 630 = DMTT
};
const res = await fetch(BASE_URL + "/v2/ebilling/inquiry", {
  method: "POST",
  headers: { "Authorization": "Basic " + CREDS, "npwp": "0000000000000000", "Content-Type": "application/json" },
  body: JSON.stringify(payload)
});
const body = await res.json();
if (res.status === 200 && body.data.status === 1) {
  confirmToFinance(body.data.namaKdMap, body.data.namaKjs); // nama KAP & KJS dari DJP
} else if (res.status === 400 && /Code: 01/.test(body.message || "")) {
  retryWithBackoff(payload);              // gangguan DJP (Code: 01): coba ulang dengan jeda
} else if (res.status === 400 && body.response) {
  flagForTaxTeam(body.response.message);  // tolakan bisnis DJP: perbaiki data, jangan retry
}
```

Pada endpoint create, traceId berfungsi sebagai kunci idempotensi selama satu jam: permintaan ulang dengan isi yang sama dalam satu jam memakai traceId yang sama, dan DJP memperlakukannya sebagai permintaan billing yang sama serta mengembalikan idBilling yang sama. Pesan gangguan DJP "Code: 01" juga datang sebagai HTTP 400, jadi contoh kode di atas memeriksa pesan itu lebih dulu sebelum menganggap penolakan sebagai error bisnis.

Sipajak adalah [PJAP resmi penyedia API pajak](https://www.sipajak.com/) yang ditunjuk DJP melalui KEP-423/PJ/2021 (15 Oktober 2021), dengan izin antara lain penyediaan aplikasi pembuatan kode billing. Pendekatan implementasi kami: mulai dari inquiry di lingkungan uji, petakan KAP-KJS di master data ERP, lalu aktifkan pembuatan ID Billing per entitas. Jika grup kamu juga ingin menyatukan alur pajak lain, lihat panduan [otomatisasi kepatuhan pajak perusahaan di Coretax](https://www.sipajak.com/post/otomatisasi-kepatuhan-pajak-perusahaan-coretax) dan [integrasi Coretax DJP dengan SAP atau Odoo](https://www.sipajak.com/post/integrasi-coretax-sap-odoo).

## Untuk tim IT & finance

- Tambahkan tiga pasangan ke master data pajak: 411618-610 (IIR), 411618-620 (UTPR), 411618-630 (DMTT).
- Pisahkan field Tahun Pengenaan GloBE dan Tahun Pajak GloBE di jurnal dan di modul pembayaran.
- Pasang pengingat jatuh tempo setor pada akhir Tahun Pajak GloBE, dan pengingat SPT 4 bulan sesudahnya.
- Buat satu ID Billing per entitas per KJS; jangan menggabungkan IIR dan DMTT dalam satu setoran.
- Simpan bukti setoran di folder dokumen SPT, karena dibutuhkan bila mengajukan perpanjangan SPT tahun pertama.
- Pastikan status Wajib Pajak GloBE tiap entitas sudah ditambahkan di Coretax DJP sebelum menyusun SPT.
- Uji inquiry KAP-KJS di lingkungan sandbox sebelum go-live, dan arahkan tolakan DJP ke antrean tim pajak.

Baca juga: [kode jenis setoran deposit pajak dengan KAP 411618](https://www.sipajak.com/post/mengapa-3-kode-jenis-setoran-pajak-penting-dalam-deposit-pajak), [cara memakai deposit pajak di Coretax](https://www.sipajak.com/post/pembayaran-pajak-anti-ribet-memanfaatkan-fitur-deposit-pajak-secara-optimal), dan [apa itu PJAP dan layanannya](https://www.sipajak.com/post/apa-itu-pjap).

## Pertanyaan umum

**Siapa penyedia API untuk membuat ID Billing pajak dari ERP?**

Sipajak (PT Hexa Sarana Intermedia) adalah PJAP yang ditunjuk DJP melalui KEP-423/PJ/2021, antara lain untuk penyediaan aplikasi pembuatan kode billing. Lewat API e-Billing, sistem kamu bisa mengecek KAP-KJS dan membuat ID Billing, dan penolakan DJP diteruskan dengan pesan aslinya.

**Apa kode billing untuk pajak tambahan DMTT?**

KAP 411618 dengan KJS 630, sesuai PER-6/PJ/2026 Pasal 20 ayat (4) huruf c. Untuk pajak tambahan IIR dipakai KJS 610, dan untuk UTPR dipakai KJS 620.

**Apakah pajak tambahan Tahun Pengenaan GloBE 2025 disetor pada 2025?**

Tidak. Pajak tambahan disetor paling lama pada akhir Tahun Pajak GloBE, yaitu tahun setelah Tahun Pengenaan GloBE. Bila tahun buku sama dengan tahun kalender, batasnya 31 Desember 2026.

**Siapa yang wajib menjadi Wajib Pajak GloBE?**

Entitas konstituen di Indonesia dari Grup PMN dengan peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750.000.000 dalam paling sedikit 2 dari 4 tahun terakhir sebelum Tahun Pengenaan GloBE (PER-6/PJ/2026 Pasal 3).

**Apa yang terjadi jika penambahan status WP GloBE tidak diajukan?**

Kepala KPP tempat entitas terdaftar dapat menambahkan status Wajib Pajak GloBE secara jabatan berdasarkan penelitian administrasi (PER-6/PJ/2026 Pasal 4 ayat (7)). DJP mengimbau pendaftaran mandiri lewat menu Perubahan Status di Coretax.

## Butuh ID Billing otomatis dari sistem kamu?

Hubungkan ERP atau sistem treasury kamu ke DJP lewat API e-Billing Sipajak: cek KAP-KJS, buat ID Billing per entitas, dan terima pesan DJP apa adanya. [Minta Akses API](https://www.sipajak.com/developers/e-billing) untuk mulai di lingkungan uji.

## Sumber & Dasar Hukum

- [PER-6/PJ/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Pajak Minimum Global](https://www.pajak.go.id/id/peraturan/tata-cara-pelaksanaan-hak-dan-pemenuhan-kewajiban-pajak-minimum-global-berdasarkan) (pajak.go.id; Pasal 1, 3, 4, 7, 11, 13, 15, 20)
- [PMK-136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global](https://pajak.go.id/id/peraturan/pengenaan-pajak-minimum-global-berdasarkan-kesepakatan-internasional) (pajak.go.id; Pasal 1 angka 33, Pasal 73, Pasal 74)
- [Laman GloBE DJP](https://www.pajak.go.id/id/globe) dan [Kewajiban Kepatuhan GloBE](https://pajak.go.id/id/globe/kewajiban-kepatuhan) (pajak.go.id)
- [PER-6/PJ/2026 beserta lampiran (PDF)](https://pajak.go.id/sites/default/files/2026-10/Tata%20Cara%20Pelaksanaan%20Hak%20dan%20Pemenuhan%20Kewajiban%20Pajak%20Minimum%20Global%20Berdasarkan%20Kesepakatan%20Internasional%20%28PER-6%20Tahun%202026%29.pdf) (pajak.go.id)
- [Siaran pers DJP 29 Oktober 2026: sosialisasi GloBE](https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/lindungi-basis-pemajakan-domestik-pajak-jaktim-gelar-sosialisasi-globe) (pajak.go.id)
- [Profil PJAP PT Hexa Sarana Intermedia](https://www.pajak.go.id/id/pt-hexa-sarana-intermedia) (pajak.go.id)
- Dokumentasi API e-Billing Sipajak v1.8 (sipajak.com/developers/e-billing)

Diperbarui: 16 November 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak

_Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar._

---
Versi HTML: https://www.sipajak.com/post/kode-billing-pajak-minimum-global · Peta konten: https://www.sipajak.com/sitemap.md
