1. Pendahuluan & ruang lingkup
Sipajak dikelola oleh PT Hexa Sarana Intermedia ("kami"). Sipajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terdaftar dan diawasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menyediakan API pajak end-to-end dan platform siap pakai.
Kebijakan Privasi ini berlaku untuk situs sipajak.com, aplikasi, API, dan formulir yang kami sediakan ("Layanan"). Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP") dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2025 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
Kebijakan Privasi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Sipajak. Hak dan kewajiban para pihak atas pemrosesan Data Pribadi diatur dalam Bagian 7 Syarat dan Ketentuan.
2. Definisi
- Data Pribadi
- Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- Data Pribadi yang Bersifat Spesifik
- Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PDP, termasuk data keuangan pribadi. Data Perpajakan orang pribadi dapat memuat data keuangan pribadi, misalnya daftar harta dalam SPT Tahunan.
- Data Perpajakan
- Data yang dikirimkan Pengguna dan/atau Wajib Pajak atau sistemnya untuk keperluan administrasi pajak, misalnya NPWP/NIK, NITKU, data faktur pajak, bukti potong, SPT, kode billing, dan data transaksi atau keuangan terkait, termasuk respons dan bukti penerimaan dari sistem DJP.
- Data Akun & Penggunaan
- Data untuk mengelola akun dan menjalankan Layanan, misalnya nama, email, nomor telepon, riwayat login, log akses API, dan cara fitur digunakan.
- Subjek Data Pribadi
- Orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- Pengendali Data Pribadi
- Pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- Prosesor Data Pribadi
- Pihak yang melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.
- Pengguna dan Wajib Pajak
- Memiliki arti sebagaimana tercantum dalam Bagian 1 Syarat dan Ketentuan. Kebijakan ini juga berlaku bagi pengunjung situs yang belum memiliki akun.
3. Peran kami atas data
Peran kami berbeda menurut jenis data. Peran ini menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pemrosesan sesuai UU PDP.
| Jenis data | Pengendali Data Pribadi | Peran kami |
|---|---|---|
| Data Akun & Penggunaan, kredensial perpajakan yang disimpan Pengguna, data pengunjung situs, dan isi formulir di situs | Kami | Pengendali Data Pribadi |
| Data Perpajakan milik Pengguna orang pribadi atas dirinya sendiri | Kami | Pengendali Data Pribadi, untuk menjalankan Layanan yang diminta |
| Data Pribadi pihak lain yang dimasukkan Pengguna, misalnya lawan transaksi, pegawai, penerima penghasilan, atau tanggungan | Pengguna | Prosesor Data Pribadi, berdasarkan perintah Pengguna |
Sesuai Pasal 51 ayat (3) UU PDP, pemrosesan yang kami lakukan sebagai Prosesor Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi termasuk dalam tanggung jawab Pengendali Data Pribadi. Permohonan Subjek Data Pribadi atas data tersebut diajukan kepada Pengendali Data Pribadi yang bersangkutan.
4. Data yang kami proses
A. Informasi akun & kontak
Nama, email, nomor telepon, nama perusahaan, jabatan, kredensial login, serta isi formulir yang dikirim, misalnya permintaan konsultasi atau akses API.
B. Data teknis & penggunaan
Alamat IP, jenis perangkat dan browser, log akses API, riwayat login, halaman dan fitur yang dipakai, serta data cookie.
C. Data Perpajakan
NPWP/NIK, NITKU, data faktur dan bukti potong, data SPT, kode billing, serta data transaksi atau keuangan yang diperlukan untuk dokumen pajak. Data ini dapat memuat Data Pribadi yang Bersifat Spesifik.
D. Kredensial perpajakan
EFIN, passphrase, sertifikat elektronik, atau kredensial serupa yang disimpan Pengguna dan/atau Wajib Pajak dalam Layanan untuk keperluan fungsional, yaitu menjalankan permintaan Pengguna dan/atau Wajib Pajak ke sistem DJP. Kredensial ini disimpan dalam bentuk terenkripsi dan tidak digunakan untuk tujuan lain.
Sumber data
- langsung dari Pengguna dan/atau Wajib Pajak saat mendaftar, mengisi formulir, atau memakai Layanan;
- dari sistem Pengguna yang terhubung melalui API atau integrasi, misalnya ERP atau aplikasi akuntansi;
- dari sistem DJP, berupa respons, status validasi, dan bukti penerimaan atas permintaan Pengguna; dan
- secara otomatis dari perangkat saat mengakses situs atau aplikasi, melalui log dan cookie.
6. Tujuan & dasar pemrosesan
Setiap pemrosesan memiliki tujuan yang jelas dan dasar pemrosesan yang sah sesuai Pasal 20 UU PDP.
| Tujuan | Data | Dasar pemrosesan |
|---|---|---|
| Menjalankan layanan perpajakan: membuat, memvalidasi, dan menyampaikan dokumen pajak ke DJP sesuai instruksi Pengguna | A, B, C, D | Pelaksanaan perjanjian dan kewajiban hukum sebagai PJAP |
| Mengelola akun dan menjaga keamanan, termasuk verifikasi identitas, hak akses, dukungan teknis, serta pencegahan akses tidak sah dan penyalahgunaan | A, B | Pelaksanaan perjanjian dan kepentingan yang sah |
| Meningkatkan Layanan melalui analisis tren penggunaan, sebisa mungkin dalam bentuk agregat | A, B | Kepentingan yang sah |
| Pemberitahuan administratif, misalnya tagihan, perubahan layanan, perubahan ketentuan, atau insiden | A | Pelaksanaan perjanjian |
| Informasi fitur Sipajak, perubahan regulasi pajak, dan layanan mitra | A | Persetujuan, yang dapat ditarik kapan saja melalui tautan berhenti berlangganan |
| Memenuhi kewajiban hukum, termasuk menanggapi permintaan resmi otoritas yang berwenang | A, B, C | Kewajiban hukum |
Persetujuan untuk tujuan yang memerlukan persetujuan diminta secara terpisah dari Syarat dan Ketentuan, dan tidak menjadi syarat untuk memakai Layanan.
7. Berbagi & pengungkapan data
Kami tidak menjual, menyewakan, atau memperdagangkan Data Pribadi. Data hanya dibagikan kepada pihak berikut, sebatas yang diperlukan:
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk menjalankan layanan yang diminta dan memenuhi ketentuan PJAP;
- Bank persepsi dan penyedia pembayaran, bila fitur pembayaran pajak atau tagihan layanan digunakan;
- Prosesor Data Pribadi lain yang tercantum di bawah, yang memproses data atas instruksi kami, dan terikat perjanjian tertulis dengan kewajiban pelindungan data yang setara;
- Otoritas yang berwenang, bila diwajibkan peraturan perundang-undangan, perintah pengadilan, atau permintaan resmi yang sah;
- Pihak lain atas permintaan Pengguna, misalnya integrasi ERP atau aplikasi pihak ketiga yang diaktifkan sendiri oleh Pengguna; dan
- Pihak penerima pengalihan, dalam hal penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran, dengan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi sebelum dan sesudahnya sesuai Pasal 48 UU PDP.
Kategori Prosesor Data Pribadi lain
| Kategori | Data | Lokasi pemrosesan |
|---|---|---|
| Pusat data dan pusat pemulihan bencana | A, B, C, D | Indonesia |
| Email, komunikasi, dan kolaborasi kerja | A | Diupayakan di Indonesia; dapat diproses di luar Indonesia |
| Hosting dan pengelolaan situs | B | Dapat diproses di luar Indonesia |
| CRM dan formulir situs | A, B | Dapat diproses di luar Indonesia |
| Analitik situs | B | Dapat diproses di luar Indonesia |
| Iklan dan pengukuran kampanye | B | Dapat diproses di luar Indonesia |
Kategori ini merupakan kategori Prosesor Data Pribadi lain yang disetujui Pengguna berdasarkan Bagian 7 Syarat dan Ketentuan. Penambahan kategori baru diberitahukan paling lambat 7 hari sebelum Prosesor Data Pribadi dalam kategori tersebut dilibatkan. Nama penyedia dalam setiap kategori dapat diminta melalui kontak dalam Bagian 15.
8. Lokasi & transfer data
- Kami selalu berupaya menyimpan dan memproses Data Pribadi di Indonesia.
- Data Perpajakan yang diproses melalui Layanan dan kredensial perpajakan selalu diproses dan disimpan pada infrastruktur di Indonesia, termasuk pusat data dan pusat pemulihan bencana, sesuai ketentuan PJAP.
- Dokumen atau Data Perpajakan yang dikirim sendiri oleh Pengguna dan/atau Wajib Pajak melalui email atau kanal komunikasi lain diproses oleh Prosesor Data Pribadi kategori email dan komunikasi dalam Bagian 7.
- Data pengunjung situs, isi formulir, data cookie, dan data komunikasi dapat diproses di luar Indonesia oleh Prosesor Data Pribadi dalam kategori yang tercantum dalam Bagian 7.
- Untuk setiap transfer ke luar wilayah hukum Indonesia, kami memastikan negara penerima memiliki tingkat pelindungan yang setara atau lebih tinggi; jika tidak, kami memastikan adanya pelindungan yang memadai dan mengikat; dan jika keduanya tidak terpenuhi, kami meminta persetujuan Subjek Data Pribadi, sesuai Pasal 56 UU PDP.
9. Keamanan data
Kami menerapkan langkah teknis dan organisasi untuk melindungi Data Pribadi dari pengaksesan, pengungkapan, pengubahan, perusakan, atau penghilangan yang tidak sah, antara lain:
- pusat data yang tersertifikasi ISO/IEC 27001, serta pengelolaan keamanan informasi Layanan yang mengacu pada standar ISO/IEC 27001;
- enkripsi data saat dikirim (TLS) dan saat disimpan;
- kontrol akses berbasis peran, prinsip hak akses minimum, dan log audit; dan
- pemantauan sistem dan prosedur penanganan insiden.
Keamanan akun dan kredensial merupakan tanggung jawab bersama. Kewajiban Pengguna dan/atau Wajib Pajak dalam menjaga kredensial diatur dalam Bagian 4, dan ruang lingkup tanggung jawab keamanan diatur dalam Bagian 10 Syarat dan Ketentuan.
10. Kegagalan pelindungan data
- Untuk data yang kami kendalikan, jika terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, kami menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga penyelenggara Pelindungan Data Pribadi paling lambat 3 × 24 jam, sesuai Pasal 46 UU PDP.
- Pemberitahuan memuat Data Pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihan.
- Dalam hal tertentu, misalnya bila kegagalan mengganggu pelayanan publik atau berdampak serius, kami juga memberitahukannya kepada masyarakat.
- Untuk data yang kami proses sebagai Prosesor Data Pribadi, kami memberi tahu Pengguna selaku Pengendali Data Pribadi sesuai Bagian 7 Syarat dan Ketentuan.
- Dugaan insiden keamanan dapat dilaporkan kepada kontak dalam Bagian 15.
11. Penyimpanan & penghapusan
- Data Perpajakan disimpan selama diperlukan untuk menjalankan Layanan, sesuai instruksi Pengguna, dan selama masa retensi yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi kami sebagai PJAP.
- Kredensial perpajakan disimpan selama diperlukan untuk menjalankan permintaan Pengguna dan/atau Wajib Pajak, dan dihapus saat dihapus oleh Pengguna, saat masa berlakunya berakhir, atau saat akun ditutup.
- Data Akun & Penggunaan disimpan selama akun aktif, lalu hanya selama diperlukan untuk tujuan yang sah, misalnya menyelesaikan sengketa atau memenuhi kewajiban hukum.
- Data pengunjung situs dan isi formulir disimpan sampai permintaan selesai ditindaklanjuti, dan paling lama 12 bulan sejak interaksi terakhir, kecuali pengirim menjadi Pengguna.
- Setelah masa retensi berakhir, data dihapus atau dimusnahkan sesuai Pasal 42 sampai Pasal 44 UU PDP. Penghapusan atau pemusnahan atas data yang kami kendalikan kami beritahukan kepada Subjek Data Pribadi.
- Data yang masih disimpan setelah pengakhiran Layanan hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum. Ekspor data setelah pengakhiran diatur dalam Bagian 11 Syarat dan Ketentuan.
12. Hak Subjek Data Pribadi
Sesuai UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak atas hal-hal berikut. Untuk data yang kami kendalikan, permohonan ditindaklanjuti dalam jangka waktu di bawah, terhitung sejak permohonan diterima.
| Hak | Dasar | Jangka waktu |
|---|---|---|
| Mendapatkan informasi tentang identitas kami, dasar kepentingan hukum, tujuan, dan akuntabilitas pemrosesan | Pasal 5 | Melalui Kebijakan ini |
| Melengkapi, memperbarui, atau memperbaiki data | Pasal 6 dan 30 | 3 × 24 jam |
| Mengakses dan memperoleh salinan data, tanpa biaya | Pasal 7 dan 32 | 3 × 24 jam |
| Mengakhiri pemrosesan, menghapus, atau memusnahkan data | Pasal 8 | Sesuai peraturan perundang-undangan |
| Menarik kembali persetujuan | Pasal 9 dan 40 | Pemrosesan dihentikan dalam 3 × 24 jam |
| Mengajukan keberatan atas keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis | Pasal 10 | Sesuai peraturan perundang-undangan |
| Menunda atau membatasi pemrosesan | Pasal 11 dan 41 | 3 × 24 jam |
| Menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan | Pasal 12 | Sesuai peraturan perundang-undangan |
| Memperoleh dan memindahkan data dalam format yang lazim dan dapat dibaca sistem | Pasal 13 | Sesuai peraturan perundang-undangan |
Cara mengajukan permohonan
- Permohonan disampaikan secara tercatat melalui kontak dalam Bagian 15, dengan menyebutkan hak yang diminta. Kami memverifikasi identitas pemohon sebelum menindaklanjuti.
- Permohonan penghapusan atau pengakhiran pemrosesan tidak berlaku untuk data yang wajib kami simpan menurut peraturan perundang-undangan, atau dalam kondisi yang dikecualikan Pasal 15 UU PDP. Dalam hal ini kami menjelaskan data mana yang tetap disimpan dan sampai kapan.
- Untuk data yang Pengendalinya adalah Pengguna, sebagaimana diuraikan dalam Bagian 3, permohonan kami teruskan kepada Pengguna sesuai Bagian 7 Syarat dan Ketentuan.
- Pengaduan atas penanganan permohonan dapat diajukan sesuai Bagian 17 Syarat dan Ketentuan, atau kepada lembaga penyelenggara Pelindungan Data Pribadi.
13. Data Pribadi anak
Layanan ditujukan bagi Pengguna dewasa dan badan. Data Pribadi anak, misalnya data tanggungan dalam SPT, hanya diproses sebatas diperlukan untuk kewajiban perpajakan. Pengguna yang memasukkan data tersebut bertanggung jawab memperoleh persetujuan orang tua atau wali sebagaimana diwajibkan Pasal 25 UU PDP, sesuai Bagian 7 Syarat dan Ketentuan.
14. Perubahan kebijakan
Kami dapat memperbarui Kebijakan Privasi ini mengikuti perubahan Layanan atau regulasi. Perubahan yang memengaruhi hak Subjek Data Pribadi diberitahukan sebelum berlaku, dengan cara dan jangka waktu yang sama seperti perubahan Syarat dan Ketentuan, kecuali penambahan kategori Prosesor Data Pribadi lain yang mengikuti Bagian 7. Tanggal "Terakhir diperbarui" di atas menunjukkan versi terbaru, dan Kebijakan yang berlaku dapat diunduh dan dicetak dari halaman ini setiap saat.
15. Kontak
Permohonan hak Subjek Data Pribadi, laporan dugaan insiden, dan permintaan daftar nama penyedia disampaikan melalui email di atas.