Syarat dan Ketentuan

1. Ketentuan umum

Sipajak dikelola oleh PT Hexa Sarana Intermedia ("kami"), Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan diawasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-5/PJ/2025. Syarat dan Ketentuan ini ("Ketentuan") adalah perjanjian penggunaan layanan antara kami dan Pengguna dan/atau Wajib Pajak.

• Wajib Pajak berarti orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang memakai Layanan atau yang data perpajakannya diproses melalui Layanan.
• Pengguna berarti orang pribadi atau badan yang membuat akun atau mengakses Layanan, termasuk melalui API atau solusi white-label.
• Layanan berarti situs, aplikasi, API, dan layanan Sipajak sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2.
• Istilah Data Pribadi, Data Perpajakan, Data Akun & Penggunaan, Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi memiliki arti sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ("UU PDP").
• Jika Pengguna memakai Layanan atas nama perusahaan atau Wajib Pajak lain, Pengguna menyatakan berwenang mengikat perusahaan atau Wajib Pajak tersebut pada Ketentuan ini.
• Untuk Pengguna paket Enterprise, perjanjian atau kontrak tertulis yang ditandatangani para pihak berlaku lebih dulu jika ada perbedaan dengan Ketentuan ini, sepanjang tidak mengurangi kewajiban kami berdasarkan PER-5/PJ/2025 dan UU PDP.
• Persetujuan atas Ketentuan ini diberikan secara elektronik dan tercatat dalam sistem kami.
• Kebijakan Privasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari Ketentuan ini. Untuk hal yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi, Kebijakan Privasi yang berlaku; untuk hak dan kewajiban para pihak lainnya, Ketentuan ini yang berlaku.

2. Layanan Sipajak

Sesuai penunjukan sebagai PJAP, kami menyediakan Aplikasi Perpajakan melalui Sipajak API, Sipajak Platform, dan solusi white-label, yang antara lain meliputi:

• penyediaan layanan Validasi Status Wajib Pajak;
• pembuatan dan penyaluran bukti pemotongan atau pemungutan elektronik;
• penyelenggaraan modul e-Faktur;
• pembuatan kode billing;
• penyaluran Surat Pemberitahuan dalam bentuk dokumen elektronik; dan
• layanan lain sesuai izin layanan PJAP kami, termasuk pendaftaran NPWP dan validasi data SPT Tahunan.

Kami juga dapat menyediakan Aplikasi Penunjang yang telah disetujui DJP. Layanan yang tersedia bagi Pengguna dan/atau Wajib Pajak mengikuti paket atau kontrak yang dipilih.

• Layanan berfungsi sebagai sarana teknologi untuk membantu pemenuhan kewajiban perpajakan. Layanan tidak dimaksudkan sebagai nasihat pajak, dan konten edukasi di situs atau blog kami tidak menggantikan konsultasi dengan konsultan pajak terdaftar.
• Sebagian proses bergantung pada sistem DJP dan bank persepsi, sehingga ketersediaan dan hasil proses tersebut mengikuti ketersediaan sistem masing-masing.
• Kami dapat menambah, mengubah, atau menghentikan fitur untuk menyesuaikan perkembangan regulasi, keamanan, atau produk. Perubahan yang mengurangi fungsi utama Layanan diberitahukan dan diberlakukan sesuai Bagian 19, termasuk hak Pengguna dan/atau Wajib Pajak untuk berhenti memakai Layanan.

3. Hak & kewajiban kami

Sebagai PJAP, kami berkewajiban:

• menjaga kerahasiaan data Pengguna dan/atau Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan dan Kebijakan Privasi;
• menyelenggarakan Layanan sesuai standar kualitas layanan dan Service Level Agreement yang ditetapkan DJP;
• menempatkan seluruh infrastruktur teknologi informasi Aplikasi Perpajakan sebagaimana diuraikan dalam Bagian 2, termasuk pusat data dan pusat pemulihan bencana, di Indonesia;
• menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan manajemen risiko;
• bertanggung jawab atas penyelenggaraan Layanan oleh pihak lain yang bekerja sama dengan kami sebagaimana atas Layanan yang kami selenggarakan sendiri, berdasarkan Ketentuan ini;
• menginformasikan kepada Pengguna dan/atau Wajib Pajak apabila kami dikenai sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan oleh DJP;
• memberikan akses yang setara kepada setiap Pengguna serta mendukung kebutuhan Pengguna penyandang disabilitas sesuai kemampuan Layanan; dan
• menangani pengaduan sesuai Bagian 17.

Kami berhak menerima pembayaran sesuai paket atau kontrak, menetapkan batas pemakaian dan persyaratan teknis integrasi, menolak memproses permintaan yang tidak sesuai Ketentuan ini, format yang ditetapkan DJP, atau peraturan perundang-undangan, serta menangguhkan Layanan sesuai Bagian 11.

4. Hak & kewajiban Pengguna dan/atau Wajib Pajak

Pengguna dan/atau Wajib Pajak berhak memakai Layanan sesuai paket atau kontrak, memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai Layanan, mengakses dan mengekspor data miliknya, mengajukan pengaduan, serta menjalankan hak sebagai Subjek Data Pribadi sebagaimana dijelaskan dalam Kebijakan Privasi. Pengguna dan/atau Wajib Pajak berkewajiban:

• memberikan data pendaftaran yang benar, lengkap, dan terbaru;
• menjaga kerahasiaan kata sandi, kode OTP, PIN, Electronic Filing Identification Number (EFIN), passphrase, API key, client secret, token, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, dan kredensial lain miliknya, termasuk mengatur hak akses setiap pengguna di organisasinya;
• mengaktifkan fitur keamanan yang kami sediakan, termasuk autentikasi dua faktor jika tersedia;
• segera memberi tahu kami jika mengetahui atau menduga ada akses tidak sah ke akun atau kredensialnya; dan
• menjaga keamanan perangkat, jaringan, server, sistem ERP, dan integrasi di sisinya.

Setiap aktivitas, transaksi, atau pengiriman dokumen yang menurut catatan sistem kami dilakukan dengan akun dan kredensial Pengguna dan/atau Wajib Pajak yang sah dianggap sebagai tindakan Pengguna dan/atau Wajib Pajak, kecuali aktivitas tersebut timbul dari kesalahan atau kelalaian kami. Penanganan oleh kami, termasuk pemblokiran akses, dimulai sejak pemberitahuan akses tidak sah diterima; aktivitas sebelum pemberitahuan tersebut diperlakukan dengan cara yang sama.

Kredensial perpajakan yang disimpan Pengguna dan/atau Wajib Pajak dalam Layanan untuk keperluan fungsional, seperti EFIN, passphrase, atau sertifikat elektronik, kami lindungi sesuai Kebijakan Privasi dan hanya digunakan untuk menjalankan permintaan Pengguna dan/atau Wajib Pajak.

Kami tidak akan pernah meminta kata sandi, OTP, PIN, passphrase, atau EFIN Pengguna dan/atau Wajib Pajak melalui email, telepon, atau pesan singkat. Permintaan semacam itu yang mengatasnamakan kami harus diabaikan dan dilaporkan kepada kami.

5. Penggunaan yang dilarang

Layanan hanya boleh dipakai untuk kepatuhan pajak yang sah. Pengguna dan/atau Wajib Pajak dilarang memakai Layanan untuk:

• membuat, menerbitkan, atau menyampaikan faktur pajak, bukti potong, SPT, atau dokumen lain yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, termasuk faktur pajak fiktif;
• penghindaran atau penggelapan pajak, pencucian uang, pendanaan terorisme, atau tindak pidana lainnya;
• memasukkan data milik pihak lain tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang sah, termasuk NPWP/NIK orang lain;
• memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, atau menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, atau membuat Data Pribadi palsu maupun memalsukan Data Pribadi, sebagaimana dilarang dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU PDP;
• mengakses atau mencoba mengakses sistem, akun, atau data yang bukan miliknya, termasuk melewati otentikasi, pembatasan akses, atau batas pemakaian API;
• melakukan rekayasa balik, scraping, uji penetrasi tanpa izin tertulis, atau menyebarkan malware;
• membebani sistem secara tidak wajar, atau mengganggu Layanan dan Pengguna lain; atau
• menjual kembali atau mengalihkan akses Layanan tanpa perjanjian tertulis dengan kami.

Segala akibat hukum, sanksi administrasi, denda, atau tuntutan yang timbul dari penggunaan yang dilarang menjadi tanggung jawab penuh Pengguna dan/atau Wajib Pajak atau pihak yang melakukannya. Kami berhak menangguhkan akses, menyimpan bukti, dan melaporkan atau bekerja sama dengan DJP, aparat penegak hukum, atau otoritas lain sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Data & tanggung jawab pajak

• Pengguna dan/atau Wajib Pajak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan data yang dikirimkan oleh Pengguna dan/atau Wajib Pajak atau sistemnya.
• Kami memproses Data Perpajakan sesuai instruksi Pengguna dan/atau Wajib Pajak dan ketentuan PJAP. Pemeriksaan atas kebenaran substansi transaksi atau perhitungan pajak berada di luar lingkup Layanan.
• Kewajiban perpajakan, termasuk kebenaran perhitungan, ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan, penyimpanan dokumen perpajakan, serta sanksi yang timbul, tetap melekat pada Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.
• Pengguna dan/atau Wajib Pajak wajib memeriksa status, bukti penerimaan, atau respons yang dikembalikan sistem sebelum menganggap sebuah dokumen berhasil disampaikan.
• Keberatan atas hasil pemrosesan disampaikan melalui kanal pada Bagian 17 secepatnya, dan paling lambat 14 hari sejak hasil tersebut tersedia di Layanan. Hasil pemrosesan yang tidak diajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut dianggap telah diperiksa oleh Pengguna dan/atau Wajib Pajak, tanpa menghapus hak untuk menempuh penyelesaian sengketa sesuai Bagian 18.
• Catatan elektronik dalam sistem kami, termasuk log aktivitas, stempel waktu, dan respons sistem DJP, merupakan alat bukti yang sah atas aktivitas pada akun Pengguna dan/atau Wajib Pajak. Ketentuan ini tidak membatasi alat bukti yang dapat diajukan Pengguna dan/atau Wajib Pajak.

7. Pelindungan Data Pribadi

Jenis data, tujuan, dasar pemrosesan, penerima, lokasi, retensi, keamanan, dan hak Subjek Data Pribadi dijelaskan dalam Kebijakan Privasi. Bagian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak atas pemrosesan tersebut.

• Peran para pihak. Untuk Data Pribadi pihak lain yang dimasukkan Pengguna ke dalam Layanan, misalnya data lawan transaksi, pegawai, penerima penghasilan, atau tanggungan, Pengguna bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi dan kami bertindak sebagai Prosesor Data Pribadi yang memproses data tersebut berdasarkan perintah Pengguna dan Ketentuan ini. Peran kami untuk jenis data lain diuraikan dalam Kebijakan Privasi.
• Tanggung jawab pemrosesan. Sesuai Pasal 51 ayat (3) UU PDP, pemrosesan yang kami lakukan berdasarkan perintah Pengguna termasuk dalam tanggung jawab Pengguna selaku Pengendali Data Pribadi. Pemrosesan yang kami lakukan di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan Pengguna menjadi tanggung jawab kami.
• Jaminan Pengguna. Selaku Pengendali Data Pribadi atas data pihak lain tersebut, Pengguna menjamin memiliki dasar pemrosesan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU PDP, termasuk pemenuhan kewajiban hukum perpajakan atau pelaksanaan perjanjian, telah menyampaikan informasi yang diwajibkan kepada Subjek Data Pribadi, dan telah memperoleh persetujuan orang tua atau wali dalam hal Data Pribadi anak diproses sebagaimana diwajibkan Pasal 25 UU PDP.
• Prosesor lain. Dengan menyetujui Ketentuan ini, Pengguna memberikan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) UU PDP atas keterlibatan Prosesor Data Pribadi lain dalam kategori yang tercantum dalam Kebijakan Privasi. Penambahan kategori baru kami beritahukan paling lambat 7 hari sebelum Prosesor Data Pribadi dalam kategori tersebut dilibatkan; Pengguna dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut, dan jika keberatan tidak dapat diselesaikan, Pengguna dapat mengakhiri penggunaan Layanan.
• Bantuan atas hak Subjek Data Pribadi. Permohonan Subjek Data Pribadi atas data yang Pengendalinya adalah Pengguna kami teruskan kepada Pengguna paling lambat 1 (satu) hari kerja, dan dalam hal apa pun paling lambat 24 jam, sejak diterima. Instruksi Pengguna atas permohonan tersebut kami laksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja, dan dalam hal apa pun paling lambat 24 jam, sejak diterima.
• Pemberitahuan kegagalan pelindungan. Untuk data yang kami proses sebagai Prosesor Data Pribadi, kami menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pengguna segera setelah kami mengetahui kegagalan Pelindungan Data Pribadi, dengan muatan sebagaimana diuraikan dalam Kebijakan Privasi, dan membantu Pengguna memenuhi kewajiban pemberitahuannya.
• Kami tidak menjual Data Pribadi dan tidak memakai Data Perpajakan untuk komunikasi promosi.

8. Paket, harga, pembayaran & pengembalian dana

Paket & harga

• Pay-as-you-go: prabayar berbasis kuota, mulai Rp1.000 per dokumen pajak, tanpa komitmen. Kuota dipakai sesuai jumlah dokumen yang diproses.
• Enterprise: harga, kuota, diskon, tingkat layanan, jangka waktu, pembayaran, dan pengembalian dana mengikuti kontrak tertulis.
• Seluruh harga dinyatakan dalam Rupiah dan belum termasuk pajak yang berlaku, kecuali dinyatakan lain.

Pembayaran

• Pembayaran paket Pay-as-you-go dilakukan melalui metode pembayaran yang tersedia di Platform, termasuk Virtual Account dan QRIS, yang diproses oleh bank atau penyedia jasa pembayaran mitra kami.
• Kuota ditambahkan ke akun setelah pembayaran dikonfirmasi oleh bank atau penyedia jasa pembayaran.
• Kami dapat menangguhkan Layanan jika ada kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan setelah pemberitahuan.

Masa berlaku kuota

• Kuota Pay-as-you-go berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal pembelian, kecuali ditetapkan lain dan diinformasikan di Platform pada saat pembelian.
• Kuota bonus atau promosi berlaku sesuai ketentuan program yang diinformasikan di Platform.
• Kuota yang masa berlakunya telah berakhir tidak dapat digunakan dan tidak dapat dikembalikan.

Pengembalian dana

Kuota yang telah digunakan, dokumen yang telah diproses atau disampaikan ke sistem DJP, dan kuota bonus atau promosi tidak dapat dikembalikan. Pengembalian dana untuk paket Pay-as-you-go hanya diberikan dalam hal:

1. pembayaran terdebit lebih dari satu kali untuk transaksi yang sama;
2. pembayaran telah terdebit tetapi kuota tidak ditambahkan ke akun dalam 1 × 24 jam dan tidak dapat kami pulihkan;
3. Pengguna dan/atau Wajib Pajak menolak perubahan Ketentuan sesuai Bagian 19;
4. Layanan dihentikan oleh kami bukan karena pelanggaran Pengguna dan/atau Wajib Pajak; atau
5. penunjukan kami sebagai PJAP dihentikan atau dicabut.

• Besaran. Untuk kondisi angka 1 dan 2, dikembalikan sebesar dana yang terdebit tanpa potongan. Untuk kondisi angka 3 sampai 5, dikembalikan sebesar nilai kuota berbayar yang belum digunakan dan masih berlaku.
• Cara mengajukan. Permohonan diajukan melalui support@sipajak.com dengan menyertakan nomor invoice, bukti pembayaran, dan data rekening tujuan. Untuk kondisi angka 1 dan 2, permohonan diajukan paling lambat 30 hari sejak tanggal transaksi. Untuk kondisi angka 3 sampai 5, paling lambat 14 hari sejak tanggal berlaku perubahan atau penghentian.
• Proses. Kami memverifikasi permohonan paling lambat 3 hari kerja dan memproses pengembalian dana yang disetujui paling lambat 7 hari kerja setelahnya. Dana dikembalikan hanya ke rekening atau sumber dana atas nama pemilik sumber dana pembayaran asal, dan tidak dalam bentuk tunai. Waktu dana diterima mengikuti ketentuan bank atau penyedia jasa pembayaran penerima.
• Pajak. Atas pengembalian dana yang terkait Faktur Pajak yang telah diterbitkan, penyesuaian dilakukan sesuai peraturan perpajakan.
• Sanggahan transaksi. Pengguna dan/atau Wajib Pajak dapat menghubungi kami terlebih dahulu sebelum mengajukan sanggahan kepada bank atau penyedia jasa pembayaran. Hak untuk mengajukan sanggahan kepada bank atau penyedia jasa pembayaran tidak dibatasi oleh Ketentuan ini. Atas sanggahan terhadap transaksi yang kuotanya telah digunakan, kami dapat menyampaikan bukti transaksi kepada bank atau penyedia jasa pembayaran dan menangguhkan akun sampai sanggahan selesai.

9. Ketersediaan layanan & kerja sama

• Kami menyelenggarakan Layanan sesuai standar kualitas layanan yang ditetapkan DJP. Komitmen tingkat layanan tambahan kepada Pengguna hanya berlaku jika dituangkan dalam kontrak tertulis.
• Kami dapat melakukan pemeliharaan terjadwal maupun darurat. Pemeliharaan terjadwal akan kami umumkan lebih dulu bila memungkinkan.
• Keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan gangguan, pemeliharaan, atau perubahan pada sistem DJP, bank persepsi, atau penyedia jaringan publik diperlakukan sesuai Bagian 15.
• Pihak yang bekerja sama dengan kami dalam menyelenggarakan Layanan, termasuk penyedia pusat data dan mitra yang menyelenggarakan Layanan atas nama kami, tidak dianggap sebagai pihak di luar kendali kami.

10. Keamanan & insiden data

Langkah pengamanan yang kami terapkan dijelaskan dalam Kebijakan Privasi. Pemberitahuan kegagalan Pelindungan Data Pribadi dilakukan sesuai Kebijakan Privasi dan Bagian 7.

Sejauh diizinkan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab kami atas keamanan data meliputi sistem yang berada dalam pengelolaan kami dan pihak yang bekerja sama dengan kami. Akses tidak sah, kebocoran, atau insiden data yang berasal dari hal-hal berikut berada di luar lingkup tersebut:

• bocornya, dibagikannya, atau lemahnya kredensial di sisi Pengguna dan/atau Wajib Pajak, termasuk kata sandi, OTP, PIN, EFIN, passphrase, API key, atau token;
• perangkat, jaringan, server, sistem ERP, atau integrasi pihak ketiga yang dikelola atau diaktifkan oleh Pengguna dan/atau Wajib Pajak;
• sistem DJP, bank persepsi, atau pihak lain yang tidak bekerja sama dengan kami dalam penyelenggaraan Layanan;
• pelanggaran Pengguna dan/atau Wajib Pajak terhadap Ketentuan ini, atau tindakan karyawan, kuasa, atau pihak yang diberi akses olehnya; atau
• keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Bagian 15.

Ketentuan ini tidak mengurangi hak Subjek Data Pribadi berdasarkan UU PDP, termasuk hak menggugat dan menerima ganti rugi, serta tidak membatasi kewajiban kami yang tidak dapat dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

11. Penangguhan & pengakhiran

• Kami dapat menangguhkan atau membatasi akses, sementara atau permanen, tanpa pemberitahuan lebih dulu jika ada dugaan yang wajar mengenai penggunaan yang dilarang, akses tidak sah, ancaman terhadap keamanan sistem, atau permintaan dari otoritas yang berwenang. Alasan penangguhan kami sampaikan setelahnya, kecuali dilarang oleh peraturan atau otoritas.
• Penangguhan yang dilakukan dengan itikad baik berdasarkan alasan tersebut merupakan bagian dari pengamanan Layanan dan bukan merupakan pelanggaran Ketentuan ini.
• Selama penangguhan atau dalam 14 hari setelah pengakhiran, Pengguna dan/atau Wajib Pajak dapat melakukan atau meminta ekspor Data Perpajakan miliknya, kecuali dilarang oleh otoritas yang berwenang.
• Pengguna dan/atau Wajib Pajak dapat berhenti memakai Layanan atau menutup akun kapan saja. Kewajiban yang sudah timbul, termasuk pembayaran, tetap berlaku.
• Jika penunjukan kami sebagai PJAP dihentikan sementara, dicabut, atau berakhir, kami akan memberitahukannya kepada Pengguna dan/atau Wajib Pajak dan menyediakan kesempatan untuk mengekspor data sebelum Layanan dihentikan.
• Setelah pengakhiran, data disimpan atau dihapus sesuai Kebijakan Privasi, dan data yang masih disimpan hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum.

12. Batasan tanggung jawab

Sejauh diizinkan peraturan perundang-undangan, para pihak menyepakati bentuk tanggung jawab kami atas seluruh klaim yang berkaitan dengan Layanan sebagai berikut:

1. terbatas pada kerugian langsung yang nyata dan dapat dibuktikan, dan tidak meliputi kehilangan keuntungan, pendapatan, peluang usaha, atau reputasi; dan
2. secara keseluruhan paling banyak sebesar batas tanggung jawab yang ditetapkan dalam kontrak tertulis yang ditandatangani para pihak dengan tanda tangan elektronik dan dibubuhi meterai elektronik; atau, jika tidak terdapat kontrak tersebut, paling banyak sebesar biaya yang dibayarkan Pengguna dan/atau Wajib Pajak kepada kami untuk Layanan terkait dalam 12 (dua belas) bulan sebelum kejadian yang menimbulkan klaim.

Batasan ini berlaku pula atas tuntutan yang diselesaikan dengan kami sebagaimana dimaksud dalam Bagian 14. Batasan ini tidak berlaku untuk kerugian yang timbul dari kesengajaan atau kelalaian berat kami, hak Subjek Data Pribadi berdasarkan UU PDP, serta tanggung jawab lain yang menurut hukum tidak dapat dibatasi.

13. Ganti rugi

Klaim, tuntutan, denda, sanksi, dan biaya (termasuk biaya hukum yang wajar) yang diajukan atau dikenakan terhadap kami, termasuk direksi, karyawan, dan mitra kami, yang timbul dari hal-hal berikut menjadi beban Pengguna dan/atau Wajib Pajak:

• pelanggaran Pengguna dan/atau Wajib Pajak terhadap Ketentuan ini atau peraturan perundang-undangan;
• data yang tidak benar, tidak sah, atau diberikan tanpa hak;
• tuntutan Subjek Data Pribadi atas data yang dimasukkan Pengguna dan/atau Wajib Pajak tanpa dasar pemrosesan yang sah;
• penggunaan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Bagian 5, termasuk oleh pihak yang memakai akun atau kredensial Pengguna dan/atau Wajib Pajak; dan
• kegagalan Pengguna dan/atau Wajib Pajak menjaga keamanan akun, kredensial, atau sistem di sisinya.

Ketentuan ini tidak berlaku sepanjang klaim tersebut timbul dari kesalahan kami.

14. Pembebasan Direktorat Jenderal Pajak

Layanan diselenggarakan oleh kami sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan, bukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kami dan Pengguna dan/atau Wajib Pajak sepakat membebaskan DJP dari segala tuntutan yang berkaitan dengan penyediaan Layanan, termasuk tuntutan atas penyalahgunaan autentikasi identitas digital seperti Electronic Filing Identification Number (EFIN), identitas pengguna (username), kata sandi (password), Personal Identification Number (PIN), tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, token, passphrase, dan autentikasi identitas digital lainnya.

Pembebasan ini berlaku atas kerusakan dan/atau kerugian langsung maupun tidak langsung, termasuk kehilangan keuntungan, kegunaan data, atau kerugian lainnya. Setiap tuntutan yang berkaitan dengan Layanan diselesaikan antara Pengguna dan/atau Wajib Pajak dan kami sesuai Ketentuan ini, termasuk Bagian 12 dan Bagian 18.

15. Keadaan kahar

Pelaksanaan kewajiban kami dan Pengguna dan/atau Wajib Pajak ditangguhkan selama terjadi keadaan di luar kendali yang wajar, antara lain bencana alam, kebakaran, epidemi, perang, kerusuhan, terorisme, serangan siber berskala besar, gangguan listrik atau telekomunikasi, gangguan sistem DJP atau perbankan, serta perubahan peraturan atau tindakan pemerintah. Pihak yang terdampak akan memberi tahu pihak lainnya dan berupaya memulihkan pelaksanaan kewajiban secepatnya. Keadaan kahar tidak menangguhkan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo maupun kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

16. Hak kekayaan intelektual

Seluruh perangkat lunak, API, dokumentasi, merek, logo, dan konten Sipajak adalah milik kami atau pemberi lisensi kami. Kami memberikan kepada Pengguna dan/atau Wajib Pajak lisensi terbatas, tidak eksklusif, dan tidak dapat dialihkan untuk memakai Layanan selama Ketentuan ini berlaku. Data yang dikirimkan Pengguna dan/atau Wajib Pajak tetap menjadi milik Pengguna dan/atau Wajib Pajak.

17. Pengaduan

• Pengaduan disampaikan melalui support@sipajak.com dengan menyertakan identitas akun, uraian masalah, dan bukti pendukung. Pengaduan terkait Data Pribadi dapat juga disampaikan kepada Pejabat Pelindungan Data Pribadi melalui kontak dalam Kebijakan Privasi. Pengaduan tidak dikenakan biaya.
• Kami mengonfirmasi penerimaan pengaduan dan menyampaikan hasil penanganan paling lambat 10 hari kerja sejak pengaduan lengkap diterima. Untuk pengaduan yang kompleks, jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan.
• Gangguan yang dapat memengaruhi batas waktu penyetoran atau pelaporan pajak ditangani dengan prioritas.
• Jika Pengguna dan/atau Wajib Pajak tidak puas dengan hasil penanganan, penyelesaian dilanjutkan sesuai Bagian 18.

18. Hukum yang berlaku & penyelesaian sengketa

Ketentuan ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa akan diselesaikan lebih dulu secara musyawarah dalam waktu 30 hari sejak salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis. Jika tidak tercapai kesepakatan:

• sengketa dengan Pengguna yang memakai Layanan untuk kegiatan usaha, termasuk Pengguna paket Enterprise dan mitra, diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai peraturan dan prosedur BANI yang berlaku, dengan tempat arbitrase di Jakarta, Indonesia, dan dalam Bahasa Indonesia; putusan arbitrase bersifat final dan mengikat; dan
• sengketa dengan Wajib Pajak orang pribadi yang memakai Layanan untuk kepentingan pribadi diselesaikan, atas pilihan Wajib Pajak tersebut, melalui arbitrase BANI sebagaimana di atas atau melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

19. Perubahan ketentuan & kontak

Kami dapat memperbarui Ketentuan ini. Tanggal "Terakhir diperbarui" di atas menunjukkan versi terbaru.

• Perubahan yang memengaruhi hak atau kewajiban Pengguna dan/atau Wajib Pajak kami beritahukan lewat email atau notifikasi di aplikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlaku.
• Jangka waktu tersebut tidak berlaku untuk perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas, termasuk perubahan ketentuan atau sistem DJP; perubahan tersebut berlaku sesuai tanggal yang ditetapkan otoritas dan kami beritahukan secepatnya.
• Pengguna dan/atau Wajib Pajak yang tidak menyetujui perubahan berhak berhenti memakai Layanan sebelum tanggal berlaku, dan sisa kuota prabayar yang belum digunakan dikembalikan sesuai Bagian 8.
• Jika sampai tanggal berlaku Pengguna dan/atau Wajib Pajak tidak menyampaikan penolakan, Pengguna dan/atau Wajib Pajak dianggap menyetujui perubahan tersebut.
• Ketentuan yang berlaku dapat diunduh dan dicetak dari halaman ini setiap saat.
• Perubahan Kebijakan Privasi diberitahukan dengan cara yang sama, kecuali penambahan kategori Prosesor Data Pribadi lain yang mengikuti jangka waktu dalam Bagian 7.
• Ketentuan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.