Blog

Wawasan pajak untuk bisnis dan tim IT

Regulasi terbaru, panduan integrasi, dan cara kerja e-Faktur, e-Bupot, e-Billing, serta SPT dari Tim Pajak Sipajak.

Diagram alur data pajak dari ERP dan payroll ke API PJAP (e-Faktur, e-Bupot, e-Billing, VSWP, SPT) lalu ke Coretax DJP

Otomatisasi Kepatuhan Pajak Perusahaan di Coretax: Kewajiban, Integrasi ERP, dan Kontrol Audit

Peta kewajiban pajak bulanan perusahaan setelah Coretax DJP, titik pemicu di ERP, penanganan error dan retry API, NITKU, serta contoh kalender kepatuhan (data fiktif).

Sampul PPh 21 DTP 2026: slip gaji fiktif Rp8 juta dengan DTP Rp120.000 dan alur payroll, e-Bupot 21/26, SPT Masa

PPh 21 DTP 2026 (PMK 105/2025): Syarat Pegawai, Cara Hitung di Payroll, dan Pelaporannya

PPh 21 DTP 2026 sesuai PMK 105/2025: syarat pemberi kerja dan pegawai, contoh hitung payroll, bukti potong, dan batas lapor 31 Januari 2027.

Diagram alur ERP ke validasi NPWP, API Sipajak, lalu Coretax DJP, dengan status faktur kembali ke ERP

Integrasi Coretax DJP dengan SAP atau Odoo: Alur API dari ERP ke e-Faktur, VSWP, dan Status DJP

Alur integrasi Coretax dari SAP, Odoo, atau ERP lain: validasi NPWP pembeli, create faktur, status DJP kembali ke ERP, dan aturan antrean error serta retry.

Diagram alur payroll ke validate, create bukti potong, lalu Coretax DJP lewat PJAP Sipajak, dengan status kembali

API e-Bupot untuk Sistem Payroll: Integrasi e-Bupot Unifikasi dan e-Bupot 21/26 (BP21, BPA1, BPA2)

Cara sistem payroll memakai API e-Bupot: validate dan create bukti potong BP21, BPA1, BPA2, dan BPPU, cek status, penanganan error, dan contoh data fiktif.

Ilustrasi dokumen SPT lebih bayar dengan panah ke kalender 15 hari kerja, berjudul Restitusi PPh Orang Pribadi

Restitusi PPh Orang Pribadi 15 Hari Kerja: Syarat PMK 28/2026 dan Peran Bukti Potong Pemberi Kerja

PMK 28/2026 mengatur restitusi PPh orang pribadi lewat SPT: siapa yang memenuhi persyaratan tertentu, batas 15 hari kerja, dan bukti potong yang dihitung DJP.

Ilustrasi surat kuasa khusus dengan panah ke tiga ikon penerima kuasa dan judul Kuasa Wajib Pajak setelah PMK 44/2026

Kuasa Wajib Pajak setelah PMK 44/2026: Siapa Boleh Mewakili dan Cara Membuat Surat Kuasa Khusus

PMK 44/2026 membatasi kuasa wajib pajak pada Konsultan Pajak, Pihak Lain, dan Keluarga. Ini syarat, isi Surat Kuasa Khusus, pencabutan, dan dampaknya ke sistem perusahaan.

Diagram alur data: sistem kamu (ERP, payroll) ke PJAP dengan 5 layanan wajib, lalu ke DJP; judul Apa Itu PJAP?

Apa Itu PJAP? 5 Layanan Wajib dan Cara Integrasinya

PJAP adalah penyedia jasa aplikasi perpajakan yang ditunjuk DJP. Pelajari 5 layanan wajib PER-5/PJ/2025, cara cek PJAP resmi, dan integrasinya lewat API.

Diagram alur SPP-TDLN dari kartu perusahaan ke issuer, Penyelenggara SPP-TDLN, kas negara, dan dokumen pajak masukan di AP

SPP-TDLN: Dampak PPN Digital Luar Negeri ke Sistem AP Kamu

SPP-TDLN berlaku sejak 25 September 2026. Pahami rumus PPN 11/111, peran issuer, pencegahan pungutan ganda PMSE, dan dampaknya ke sistem AP kamu.

Diagram alur e-Faktur host-to-host: ERP mengirim data ke API PJAP, diteruskan ke Coretax DJP, nomor faktur kembali ke ERP

e-Faktur Host-to-Host: Cara Kerja, API & Saat DJP Downtime

e-Faktur host-to-host menghubungkan ERP ke Coretax DJP lewat API PJAP. Pelajari cara kerja, dasar hukum PER-5/PJ/2025, endpoint, dan contoh payload faktur.

Diagram alur SPT kurang bayar, pembetulan dan bayar pokok, hingga pengurangan sanksi 100%, 50%, dan 25% per KEP-239/PJ/2026

KEP-239/PJ/2026: Penghapusan Sanksi SPT hingga 100%

KEP-239/PJ/2026 menghapus sanksi pembetulan dan telat lapor SPT kurang bayar hingga 100% s.d. 31 Desember 2026. Cek syarat, tahapan, dan dampaknya ke sistem.

Diagram tiga cara menerbitkan faktur pajak ke Coretax DJP: impor XML manual, aplikasi PJAP, dan API host-to-host dari ERP

Integrasi Faktur Coretax: Manual, Aplikasi PJAP, atau API?

Bandingkan tiga cara menerbitkan faktur pajak di Coretax: impor XML manual, upload lewat aplikasi PJAP, dan API host-to-host dari ERP, plus checklist tim IT.

Daftar Kantor Pajak (KPP) di Seluruh Indonesia 2026

Daftar Kantor Pajak (KPP) di Seluruh Indonesia 2026

Daftar kantor pajak DJP di seluruh Indonesia: 34 Kanwil beserta alamat dan telepon, 334 KPP, dan 194 KP2KP per wilayah, plus cara cek KPP terdaftar.