Kode Error Coretax: Arti, Cek Gangguan & Solusinya
Kode error Coretax adalah pesan atau status gagal yang muncul di Coretax DJP saat kamu membuat faktur, bukti potong, atau SPT, maupun saat masuk ke akun. Jika semua menu tidak bisa dibuka, cek dulu pengumuman waktu henti di pajak.go.id. Jika error hanya muncul pada dokumen tertentu, periksa data, passphrase, atau peran pengguna.
Bagi perusahaan yang mengirim faktur dari ERP lewat API, Sipajak, PJAP yang ditunjuk DJP melalui KEP-423/PJ/2021, membedakan dua jenis error Coretax: gangguan server (HTTP 500, 502, 504) yang aman dikirim ulang dengan jeda yang makin panjang, dan penolakan data oleh DJP (HTTP 200 dengan data.status "0") yang datanya harus diperbaiki dulu sebelum dikirim lagi.
Fakta Singkat
- Definisi: pesan atau status gagal di Coretax DJP, sistem inti administrasi perpajakan DJP.
- Dasar hukum: PMK 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, ditetapkan 14 Oktober 2024 [15].
- Berlaku sejak: PMK 81 Tahun 2024 berlaku mulai 1 Januari 2025 [15].
- Siapa terdampak: wajib pajak pengguna Coretax, tim finance dan pajak, serta sistem ERP yang terhubung lewat PJAP.
- Sistem terkait: e-Faktur, bukti potong (e-Bupot), kode billing, SPT, akun Coretax, dan integrasi API PJAP.
- Cakupan artikel: 9 status, pesan, dan kendala Coretax yang langkah penanganannya dijelaskan di laman resmi DJP.
- Gangguan terjadwal: DJP mengumumkan waktu henti (downtime) di laman Pengumuman pajak.go.id; contohnya Coretax DJP dan PJAP tidak dapat diakses pada 1 Oktober 2026 pukul 00.00-03.00 WIB [12].
- Kontak DJP: telepon Kring Pajak 1500200 tidak dapat menerima panggilan sejak 18 Februari 2026; DJP menyediakan Live Chat pajak.go.id, X @kring_pajak, dan email informasi@pajak.go.id [14].
- Penyedia: Sipajak (PT Hexa Sarana Intermedia), PJAP yang ditunjuk DJP melalui KEP-423/PJ/2021 (15 Oktober 2021), yang meneruskan faktur dan dokumen dari ERP ke Coretax lewat API.
- Terakhir diverifikasi: 9 November 2026.
Apa Saja Error Coretax yang Dibahas di Sini?
Tabel ini merangkum 9 kendala yang langkah penanganannya bisa kami telusuri ke laman resmi DJP. Detail tiap kendala ada di bagian bernomor di bawahnya.
| Status atau kendala | Di mana muncul | Langkah pertama | Sumber |
|---|---|---|---|
| Passphrase ditolak atau kode otorisasi berstatus Invalid | Tanda tangan faktur; tab Digital Certificate | Periksa Status, lalu ajukan ulang kode otorisasi jika perlu | [1][2][3] |
| saved_invalid | Upload faktur | Hapus faktur, isi ulang semua kolom berbintang, upload ulang | [4] |
| signing in progress | Upload faktur | Cek status signing dengan tombol Refresh | [3][4] |
| VALIDATING FAILED | XML Monitoring setelah Impor Data | Klik ikon mata untuk melihat detail error | [3] |
| Format NITKU dan akses bupot TKU cabang | Data faktur dan bukti potong | Pakai NITKU 22 digit; daftarkan pegawai sebagai PIC TKU | [5][6] |
| Pengguna DJP Online belum bisa masuk | Halaman login Coretax | Lupa Kata Sandi, lalu buat kata sandi dan passphrase baru | [7] |
| Coretax tidak bisa diakses | Semua menu | Cek pengumuman waktu henti DJP | [11] |
| SPT berstatus Menunggu Pembayaran | Daftar SPT | Bayar dengan kode billing atau saldo deposit | [8][9] |
Apakah Coretax Sedang Error Hari Ini, atau Masalahnya di Sisi Kamu?
Untuk tahu apakah Coretax sedang error hari ini, buka dulu laman Pengumuman pajak.go.id dan cari judul "Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime)" [11]. DJP mengumumkan pemeliharaan terjadwal beserta tanggal dan jamnya. Jika tidak ada pengumuman dan error hanya muncul di akun atau dokumen tertentu, periksa data, passphrase, dan peran pengguna kamu.
Seperti apa pengumuman waktu henti DJP?
Dua contoh dari laman Pengumuman pajak.go.id:
- Coretax DJP dan Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) tidak dapat diakses pada Kamis, 1 Oktober 2026 pukul 00.00-03.00 WIB, dalam rangka peningkatan keamanan, keandalan, dan performa sistem TIK [12].
- Coretax DJP tidak dapat diakses pada Sabtu, 5 September 2026 pukul 21.00 sampai Minggu, 6 September 2026 pukul 03.00 WIB karena pemeliharaan sistem [13].
Perhatikan contoh pertama: layanan PJAP ikut disebut. Artinya, sistem yang terhubung ke DJP lewat API PJAP juga tidak bisa mengirim dokumen selama jam tersebut.
Pemberitahuan waktu henti apa saja yang diumumkan DJP pada Juni–September 2026?
Laman Pengumuman pajak.go.id memuat serangkaian pemberitahuan waktu henti [11]. Tujuh pemberitahuan yang diumumkan 25 Juni sampai 30 September 2026 dan kami buka satu per satu:
| Diumumkan | Layanan terdampak | Waktu henti (WIB) | Alasan menurut DJP |
|---|---|---|---|
| 25 Juni 2026 (PENG-38/PJ.09/2026) | Coretax DJP, semua layanan dinonaktifkan sementara | Kamis 25 Juni 2026 pukul 22.00 s.d. Jumat 26 Juni 2026 pukul 01.00 [20] | Peningkatan kapasitas sistem |
| 3 Juli 2026 | Coretax DJP, semua layanan dinonaktifkan sementara | Sabtu 4 Juli 2026 pukul 18.00 s.d. Minggu 5 Juli 2026 pukul 18.00 [21] | Peningkatan kapasitas sistem |
| 17 Juli 2026 | e-Faktur Web | Sabtu 18 Juli 2026 pukul 09.00-11.00 [22] | Keamanan, keandalan, dan performa sistem TIK |
| 24 Juli 2026 | e-Faktur Web | Sabtu 25 Juli 2026 pukul 09.00-11.00 [23] | Keamanan, keandalan, dan performa sistem TIK |
| 6 Agustus 2026 | Coretax DJP | Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 18.00 s.d. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 18.00 [24] | Keamanan, keandalan, dan performa sistem TIK |
| 4 September 2026 | Coretax DJP | Sabtu 5 September 2026 pukul 21.00 s.d. Minggu 6 September 2026 pukul 03.00 [13] | Pemeliharaan sistem |
| 30 September 2026 | Coretax DJP dan PJAP | Kamis 1 Oktober 2026 pukul 00.00-03.00 [12] | Keamanan, keandalan, dan performa sistem TIK |
Dari tabel ini terlihat beberapa pola. Lima dari tujuh pemberitahuan menyangkut Coretax DJP, dan dua menyangkut e-Faktur Web. Lima jendela waktu henti dimulai pada hari Sabtu. Durasinya berkisar dari 2 jam (e-Faktur Web) sampai 24 jam (4-5 Juli dan 8-9 Agustus 2026). Di antara ketujuhnya, hanya pemberitahuan untuk 1 Oktober 2026 yang menyebut PJAP ikut tidak dapat diakses [12].
Bagi tim yang menjalankan batch faktur atau bukti potong di akhir pekan, jadwal ini penting. Cek laman Pengumuman sebelum menjadwalkan pengiriman besar, terutama pada Sabtu malam, dan siapkan antrean agar dokumen yang tertunda bisa dikirim setelah waktu henti selesai.
Pemberitahuan sesudahnya juga perlu dicek. Pada Sabtu, 24 Oktober 2026 pukul 11.00-20.00 WIB, seluruh aplikasi DJP yang diakses melalui pihak ketiga, termasuk PJAP dan bank/pos persepsi, tidak dapat diakses, sedangkan sistem Coretax DJP masih dapat diakses [25]. Pemberitahuan yang diumumkan 4 November 2026 menyebut aplikasi Coretax DJP tidak dapat diakses pada Sabtu, 7 November 2026 pukul 17.00 sampai Minggu, 8 November 2026 pukul 18.00 WIB [26].
Gejala apa yang menunjukkan sumber masalahnya?
| Gejala | Kemungkinan dari sisi DJP | Kemungkinan dari sisi kamu |
|---|---|---|
| Semua menu tidak bisa dibuka pada jam tertentu | Waktu henti terjadwal yang diumumkan [11] | Tidak terlihat dari sumber DJP |
| Hanya beberapa faktur berstatus saved_invalid | Tidak terlihat dari sumber DJP | Kolom berbintang belum terisi lengkap [4] |
| Faktur gagal saat konfirmasi tanda tangan | Tidak terlihat dari sumber DJP | Passphrase salah atau kode otorisasi belum Valid [1][3] |
| Status signing in progress belum berubah | Proses tanda tangan masih berjalan [4] | Jangan upload ulang; cek dengan Refresh [3] |
Bagaimana cara cek status Coretax sebelum mencoba ulang?
- Buka laman Pengumuman pajak.go.id dan cari pemberitahuan waktu henti untuk tanggal hari ini [11].
- Cocokkan jam kejadian dengan rentang waktu henti (WIB) yang tertulis di pengumuman.
- Jika tidak ada pengumuman, catat pesan error, menu yang dibuka, dan jamnya.
- Jika error menetap, hubungi Kring Pajak lewat Live Chat pajak.go.id, X @kring_pajak, atau email informasi@pajak.go.id [14].
Apa arti VALIDATING FAILED, saved_invalid, signing in progress, dan error Coretax lain?
Error Coretax paling mudah dikenali dari tulisan statusnya: passphrase ditolak atau kode otorisasi Invalid, saved_invalid, signing in progress, dan VALIDATING FAILED. Setiap status di bawah dijelaskan menurut panduan DJP: di mana muncul, langkah pertama yang diambil, dan apa yang perlu dicegah di sistem kamu.
1. Apa arti passphrase ditolak atau kode otorisasi berstatus Invalid saat tanda tangan faktur?
Di mana muncul: saat kamu mengirim faktur dan mengonfirmasi tanda tangan. Panduan DJP untuk upload faktur via XML memisahkan dua hasil di langkah ini: passphrase salah dan passphrase benar [3]. Passphrase berfungsi sebagai credential dari kode otorisasi DJP [2].
Cara cek status kode otorisasi (menurut Coretaxpedia) [1]:
- Buka Portal Saya > Profil Saya, pilih submenu Nomor Identifikasi Eksternal, lalu tab Digital Certificate.
- Jika status kepemilikan "Invalid", geser ke kolom aksi dan klik Periksa Status.
- Jika muncul notifikasi berhasil, klik Menghasilkan. Jika belum berhasil, ulangi proses permintaan kode otorisasi.
- Setelah selesai, status berubah menjadi "Valid" dan kode otorisasi bisa dipakai untuk lapor SPT dan menandatangani dokumen.
Jika lupa passphrase: ajukan kembali kode otorisasi lewat Portal Saya > Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, pilih Kode Otorisasi DJP, buat passphrase baru, centang pernyataan, lalu Simpan [1]. Penyuluh KP2KP Kutacane menyebut passphrase baru harus memenuhi kriteria panjang minimum, huruf kecil, huruf kapital, angka, dan karakter khusus [2].
Cara mencegahnya lewat integrasi API/PJAP: simpan status kode otorisasi per penandatangan, cek statusnya sebelum batch dikirim, dan hentikan pengiriman massal begitu satu dokumen gagal karena passphrase, agar tidak semua dokumen gagal berulang.
2. Apa arti saved_invalid pada faktur dan bagaimana mengatasinya?
Di mana muncul: status faktur saat upload di Coretax. KPP Pratama Tigaraksa mencatat status ini sebagai salah satu kendala yang membuat faktur belum dapat diterbitkan [4].
Cara mengatasinya (yang berhasil pada sebagian wajib pajak menurut KPP Pratama Tigaraksa) [4]:
- Hapus faktur yang berstatus saved_invalid.
- Input ulang faktur dan pastikan semua kolom berbintang terisi.
- Upload ulang faktur.
Sumber DJP yang kami baca tidak menjelaskan penyebab teknis saved_invalid secara rinci. Untuk kasus yang tidak selesai dengan langkah di atas, tanyakan ke Kring Pajak.
Cara mencegahnya lewat integrasi API/PJAP: jalankan validasi kolom wajib di sisi sistem kamu sebelum dokumen dikirim, dan tandai faktur yang gagal dengan pesan dari DJP agar tim finance tahu kolom mana yang harus diperbaiki.
3. Apa arti signing in progress dan kenapa status faktur tertahan?
Di mana muncul: status faktur saat upload di Coretax; selama status ini bertahan, faktur belum dapat diterbitkan [4].
Cara mengatasinya: pada panduan upload faktur via XML, langkah terakhir setelah konfirmasi tanda tangan adalah mengecek status signing dengan tombol Refresh [3]. Panduan DJP yang kami baca tidak menyebut cara mempercepat proses ini.
Urutan submit faktur secara bulk menurut panduan DJP [3]:
- Pilih beberapa faktur yang akan di-submit di grid Pajak Keluaran.
- Klik tombol Upload Faktur, lalu klik Yes.
- Konfirmasi tanda tangan dengan passphrase. Jika passphrase salah, proses tanda tangan gagal.
- Cek status signing dengan klik Refresh.
Cara mencegahnya lewat integrasi API/PJAP: jangan mengirim ulang faktur yang masih diproses. Panggil check-status hanya saat menampilkan detail dokumen atau saat rekonsiliasi, dan hindari polling di latar belakang karena setiap panggilan langsung menuju DJP (lihat dokumentasi API e-Faktur).
4. Apa arti VALIDATING FAILED saat impor XML faktur?
Di mana muncul: di XML Monitoring, setelah kamu mengunggah file lewat menu Faktur Keluaran > Impor Data [3].
Sebelum upload, file XML dibuat dari template Excel: isi sheet Faktur dan DetailFaktur, simpan template, jalankan aplikasi converter, pilih file Excel, pilih jenis XML Faktur Pajak Keluaran, lalu klik Simpan. File tersebut kemudian diunggah lewat Impor Data, dan progresnya dipantau dengan tombol XML Monitoring [3].
Panduan DJP menjelaskan empat status di XML Monitoring [3]:
- VALIDATING DATA: proses validasi data sedang berjalan.
- VALIDATING FAILED: ada data yang perlu dikoreksi; klik tanda mata untuk melihat detail error.
- CREATING INVOICE: faktur sedang dibentuk dengan status CREATED; proses belum selesai untuk seluruh record.
- CREATING INVOICE FINISHED: seluruh faktur berhasil dibentuk.
Setelah status selesai, cek faktur di grid Pajak Keluaran dengan tombol Refresh [3]. Struktur tag XML faktur yang valid dibahas di panduan format XML faktur pajak Coretax.
Cara mencegahnya lewat integrasi API/PJAP: validasi format data di sistem sumber (ERP) sebelum file dibuat, sehingga error tertangkap per transaksi, bukan setelah file diunggah.
5. Format NITKU Apa yang Benar untuk Faktur dan Bukti Potong?
NITKU (Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha) terdiri dari 22 digit: 16 digit NPWP pusat ditambah 6 digit nomor urut [5]. Simpan NITKU lengkap ini di master data, karena tempat kegiatan usaha cabang punya NITKU sendiri.
Cara mencegahnya lewat integrasi API/PJAP: tolak data lawan transaksi yang NITKU-nya tidak 22 digit sebelum faktur atau bukti potong dibuat.
6. Siapa yang Boleh Membuat Bukti Potong untuk TKU Cabang?
Coretaxpedia menjelaskan hak akses bukti potong (bupot) untuk wajib pajak dengan lebih dari satu tempat kegiatan usaha (TKU) [6]:
| Peran | Bupot TKU pusat | Bupot TKU cabang |
|---|---|---|
| Penanggung jawab (PIC) pusat | Membuat, menandatangani, melihat | Membuat, menandatangani, melihat |
| Pihak terkait dengan role drafter atau signer | Membuat dan/atau menandatangani | Tidak |
| PIC cabang | Tidak | Hanya untuk TKU yang ditunjuk |
Jika pegawai perlu membuat bupot untuk TKU lain, pegawai tersebut harus didaftarkan sebagai PIC TKU tersebut [6].
Cara mencegahnya lewat integrasi API/PJAP: petakan setiap cabang (NITKU) ke penandatangan yang berwenang di sistem kamu dan audit pemetaan ini setiap ada pergantian pegawai.
7. Sudah Punya Akun DJP Online, Bagaimana Masuk ke Coretax?
Menurut Coretaxpedia, pengguna DJP Online yang sudah memadankan NIK sebagai NPWP cukup membuat kata sandi baru [7]:
- Buka coretaxdjp.pajak.go.id dan klik Lupa Kata Sandi.
- Pilih tujuan konfirmasi, isi email atau nomor ponsel, isi captcha, setujui pernyataan, lalu klik Kirim.
- Pastikan email berasal dari domain @pajak.go.id, klik tautannya, ganti kata sandi, dan buat passphrase.
- Setelah selesai, konfirmasi pendaftaran dikirim lewat email.
Cara mencegahnya: untuk tim HR dan finance, simpan data kontak resmi setiap pegawai yang terdaftar di DJP agar akses tidak tersendat saat musim SPT.
8. Apa yang Dilakukan saat Coretax Tidak Bisa Diakses?
Cek dulu laman Pengumuman pajak.go.id. Jika jam kejadian masuk rentang waktu henti yang diumumkan, tunggu sampai jadwal selesai [11][12].
Jika tidak ada pengumuman dan error menetap, hubungi Kring Pajak lewat Live Chat pajak.go.id, X @kring_pajak, atau email informasi@pajak.go.id [14].
Cara mencegahnya lewat integrasi API/PJAP: jangan menunggu hari terakhir. Kirim lebih awal, dan untuk integrasi sistem, ulangi permintaan yang gagal karena gangguan server dengan jeda yang makin panjang (exponential backoff), bukan percobaan beruntun.
9. Kenapa SPT Berstatus Menunggu Pembayaran?
Menurut Coretaxpedia, SPT yang berstatus kurang bayar pindah dari Konsep SPT ke SPT Menunggu Pembayaran. Kamu bisa membayar dengan saldo deposit atau kode billing yang diterbitkan otomatis, dan SPT yang selesai dilaporkan pindah ke bagian SPT Dilaporkan [8].
Terkait kode billing: berdasarkan Pengumuman Dirjen Pajak PENG-4/PJ/2025, masa aktif kode billing di Coretax menjadi 336 jam (14x24 jam) sejak diterbitkan, dari semula 168 jam (7x24 jam) [9]. Kode yang belum dibayar dapat dibatalkan lewat Pembayaran > Daftar Kode Billing Belum Dibayar > Batal; prosesnya sekitar 10 menit dan SPT kembali ke status Konsep SPT [10]. Fitur pembatalan ini tersedia sejak 1 Desember 2025 [10].
Cara mencegahnya lewat integrasi API/PJAP: simpan bukti bayar di sistem akuntansi dan cocokkan otomatis dengan status SPT, sehingga tim tidak membayar dua kali.
Kapan Perlu Menghubungi Kring Pajak?
Hubungi DJP jika langkah di atas sudah dicoba berkala dan masalah tetap muncul, terutama untuk data registrasi atau data kontak yang hanya bisa diubah oleh DJP. Saluran yang tersedia:
- Live Chat di pajak.go.id, X @kring_pajak, dan email informasi@pajak.go.id. DJP menyebut ketiganya sebagai saluran alternatif karena telepon Kring Pajak 1500200 tidak dapat menerima panggilan sejak 18 Februari 2026 [14].
- Telepon 1500200: DJP meminta wajib pajak mengecek sendiri secara berkala apakah layanan sudah kembali normal [14]. Per 9 November 2026 kami belum menemukan pengumuman pemulihan di laman Pengumuman pajak.go.id [11].
Siapkan tangkapan layar pesan error, waktu kejadian, menu yang dibuka, dan NPWP terkait agar penanganan lebih cepat.
Apa yang Perlu Dicek Tim IT & Finance agar Error Tidak Berulang?
- Petakan setiap NITKU ke PIC TKU dan penandatangan yang berwenang.
- Pantau status kode otorisasi setiap penandatangan.
- Validasi kolom wajib dan NITKU 22 digit sebelum faktur atau bukti potong dibuat.
- Jangan mengirim ulang dokumen yang masih berstatus proses; cek status secukupnya lewat check-status, bukan polling di latar belakang.
- Ulangi permintaan yang gagal karena gangguan server dengan exponential backoff.
- Catat pesan error asli dari DJP per dokumen untuk analisis dan pelaporan.
- Simpan bukti bayar dan cocokkan dengan status SPT.
- Selesaikan pengiriman jauh sebelum batas waktu.
- Pantau laman Pengumuman pajak.go.id dan jadwalkan pengiriman batch di luar jam waktu henti yang diumumkan.
- Bedakan di log: gangguan transport (HTTP 500/502/504) versus penolakan bisnis DJP (status "0" atau HTTP 400 dengan pesan di body.response).
Bagaimana Sistem Kamu Menangani Error Coretax Lewat API?
Lewat integrasi API, error Coretax datang dalam dua bentuk: gangguan transport (misalnya DJP timeout) dan penolakan bisnis dari DJP (misalnya NPWP pembeli tidak ditemukan). Gangguan transport aman diulang dengan jeda yang makin panjang. Penolakan bisnis tidak boleh diulang begitu saja; pesannya harus diteruskan ke tim finance untuk diperbaiki.
Di mana pesan DJP muncul pada tiap modul?
Sipajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terdaftar dan diawasi DJP, menyediakan API pajak end-to-end dan platform siap pakai. Ringkasan berikut diambil dari dokumentasi Sipajak API v1.8 (konvensi API, e-Faktur, dan e-Bupot) [16][17][18]:
| Respons | Modul | Pesan DJP dibaca dari | Tindakan sistem kamu |
|---|---|---|---|
| HTTP 200, data.status "0" | e-Faktur, VSWP | data.statusMessage | Jangan retry; tampilkan pesan ke finance, perbaiki data |
| HTTP 400, BadRequestException | e-Bupot, e-Billing | body.response.statusMessage (e-Bupot) atau body.response.message (e-Billing) | Cek kode HTTP dulu, lalu baca pesan DJP; perbaiki data |
| HTTP 500 | Semua modul | - | Aman di-retry dengan exponential backoff |
| HTTP 502 / 504 | Semua modul | - | Error atau timeout di DJP; aman di-retry |
| Error duplikat saat retry | Endpoint pembuat data | Pesan bisnis DJP | Anggap sukses: dokumen sudah tercatat (idempoten berdasarkan natural key) |
| Job asinkron dikirim ulang | Contoh: /v1/vswp/bulking | - | Tidak idempoten; setiap pengiriman ulang membuat job_id baru |
Contoh respons penolakan bisnis e-Faktur, dikutip apa adanya dari dokumentasi (nilai contoh, bukan data asli) [17]:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
"status_code": 200,
"message": "OK",
"data": {
"status": "0",
"statusMessage": "npwpPembeli tidak ditemukan",
"uuid": "<DJP correlation id>"
}
}
Perhatikan: kode HTTP-nya 200, tetapi faktur gagal. Sistem yang hanya mengecek kode HTTP akan menganggap faktur ini terkirim. Untuk e-Bupot dan e-Billing, polanya berbeda: penolakan bisnis datang sebagai HTTP 400, jadi cabangkan logika berdasarkan modul [17][18][27].
Ilustrasi hipotetis: batch faktur saat waktu henti
Contoh ini memakai data sintetis untuk menggambarkan alurnya. Misalkan PT Contoh Niaga mengirim 120 faktur lewat API mulai pukul 23.30 WIB pada 30 September 2026, tepat sebelum waktu henti Coretax DJP dan PJAP pukul 00.00-03.00 WIB [12].
- Pukul 23.30-23.59: 85 faktur diproses. Satu faktur ditolak dengan data.status "0" dan pesan "npwpPembeli tidak ditemukan". Faktur ini masuk antrean perbaikan finance, tidak di-retry.
- Mulai 00.00: 35 faktur sisanya mendapat HTTP 502 atau 504. Sistem menyimpannya di antrean dan mengulang dengan jeda yang makin panjang, bukan percobaan beruntun.
- Setelah 03.00: antrean dikirim ulang. Jika ada faktur yang ternyata sudah tercatat sebelum timeout, DJP menolaknya sebagai duplikat, dan sistem mencatatnya sebagai sukses.
- Hasil akhir: 119 faktur tercatat, 1 faktur menunggu koreksi data pembeli, tanpa dokumen ganda.
Pelajaran praktisnya: jadwalkan batch besar di luar jam waktu henti yang diumumkan, dan pisahkan antrean retry teknis dari antrean koreksi data. Alur integrasi lengkapnya dibahas di panduan e-Faktur host-to-host dan panduan API pajak Indonesia.
Kenapa Panduan Ini Bisa Kamu Pegang?
Sipajak terdaftar sebagai Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan berdasarkan KEP-423/PJ/2021, dengan sembilan layanan yang tercantum di profil PJAP pada laman DJP [19]. Setiap langkah penanganan error di artikel ini dikutip dari laman resmi DJP di pajak.go.id, dan perilaku API dikutip dari dokumentasi Sipajak versi 1.8.
Pertanyaan umum tentang kode error Coretax
Bagaimana sistem ERP menangani error Coretax lewat API?
Sipajak (PT Hexa Sarana Intermedia) adalah PJAP yang ditunjuk DJP melalui KEP-423/PJ/2021 dan menyediakan layanan API pajak Sipajak. Lewat API, error Coretax datang dalam dua bentuk: gangguan transport (HTTP 500, 502, 504) yang aman diulang dengan exponential backoff, dan penolakan bisnis DJP (misalnya HTTP 200 dengan data.status "0" pada e-Faktur) yang datanya harus diperbaiki dulu.
Bagaimana cara tahu Coretax sedang error hari ini?
Cek laman Pengumuman pajak.go.id untuk pemberitahuan waktu henti (downtime) pada tanggal dan jam tersebut. Jika tidak ada pengumuman dan error hanya muncul di dokumen tertentu, periksa data, passphrase, dan peran pengguna kamu.
Apa yang harus dilakukan jika faktur berstatus saved_invalid?
Hapus faktur tersebut, input ulang dengan memastikan semua kolom berbintang terisi, lalu upload ulang. Jika masih gagal, tanyakan ke Kring Pajak.
Apa arti VALIDATING FAILED dan signing in progress di Coretax?
VALIDATING FAILED di XML Monitoring berarti ada data yang perlu dikoreksi; klik tanda mata untuk melihat detail error. Status signing in progress berarti proses tanda tangan masih berjalan: klik Refresh untuk mengecek, dan jangan upload ulang faktur yang sama.
Apa yang dilakukan jika lupa passphrase Coretax?
Ajukan ulang kode otorisasi lewat Portal Saya > Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, pilih Kode Otorisasi DJP, lalu buat passphrase baru dengan huruf kecil, huruf kapital, angka, dan karakter khusus.
Bagaimana Mengurangi Error Coretax Lewat Integrasi API?
Jika tim kamu mengelola faktur, bukti potong, dan SPT dalam volume besar, pelajari dokumentasi di Sipajak Developers lalu klik Minta Akses API, atau baca Panduan API Coretax untuk memulai.
Baca juga: PJAP resmi Sipajak dan Apa Itu PJAP? 5 Layanan Wajib dan Cara Integrasinya.
Sumber & Dasar Hukum
- Coretaxpedia (pajak.go.id): Bagaimana mendapat kode otorisasi (terakhir diperbarui 30 September 2025)
- pajak.go.id: Petugas Pajak Kutacane Jelaskan Solusi Kode Otorisasi Coretax DJP
- DJP: Mekanisme Upload Faktur via XML (pajak.go.id, Januari 2025)
- pajak.go.id: KPP Tigaraksa Berikan Asistensi Pembuatan Faktur Pajak melalui Coretax DJP
- DJP: Materi FAQ NITKU (1 Desember 2023)
- Coretaxpedia (pajak.go.id): Akses bupot untuk WP dengan banyak TKU (terakhir diperbarui 17 September 2025)
- Coretaxpedia (pajak.go.id): Akses Coretax bagi user DJP Online (terakhir diperbarui 14 April 2026)
- Coretaxpedia (pajak.go.id): Lapor SPT Tahunan orang pribadi (terakhir diperbarui 27 Februari 2026)
- DJP Coretaxpedia: Masa aktif kode billing, PENG-4/PJ/2025 (terakhir diperbarui 17 Desember 2025)
- pajak.go.id: Fitur Batal Kode Billing: Coretax Semakin Mudah! (19 Januari 2026)
- DJP: laman Pengumuman pajak.go.id (diakses 23 Oktober 2026)
- DJP: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) Coretax DJP dan PJAP, 1 Oktober 2026 pukul 00.00-03.00 WIB (diumumkan 30 September 2026)
- DJP: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) Coretax DJP, 5 September 2026 pukul 21.00 s.d. 6 September 2026 pukul 03.00 WIB
- DJP: Gangguan Layanan Kring Pajak 1500200 (diumumkan 19 Februari 2026)
- DJP: Siaran Pers SP-40/2024, PMK 81 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (15 November 2024)
- Dokumentasi Sipajak API v1.8: konvensi API
- Dokumentasi Sipajak API v1.8: modul e-Faktur
- Dokumentasi Sipajak API v1.8: modul e-Bupot
- DJP: Profil PJAP PT Hexa Sarana Intermedia, KEP-423/PJ/2021 (pajak.go.id)
- DJP: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) PENG-38/PJ.09/2026, Coretax DJP 25-26 Juni 2026 (diumumkan 25 Juni 2026)
- DJP: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) Coretax DJP, 4-5 Juli 2026 (diumumkan 3 Juli 2026)
- DJP: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) e-Faktur Web, 18 Juli 2026 (diumumkan 17 Juli 2026)
- DJP: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) e-Faktur Web, 25 Juli 2026 (diumumkan 24 Juli 2026)
- DJP: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime) Coretax DJP, 8-9 Agustus 2026 (diumumkan 6 Agustus 2026)
- DJP: Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime), Sabtu 24 Oktober 2026 pukul 11.00-20.00 WIB (diumumkan 24 Oktober 2026)
- DJP: Pemberitahuan Downtime (Waktu Henti) Aplikasi Coretax DJP, 7-8 November 2026 (diumumkan 4 November 2026)
- Dokumentasi Sipajak API v1.8: modul e-Billing
Pengumuman DJP, siaran pers, artikel kode billing, FAQ NITKU, dokumentasi API, dan profil PJAP DJP diperiksa ulang pada 9 November 2026; laman Coretaxpedia dan artikel KPP diakses 23 Oktober 2026.
Diperbarui: 17 November 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak
Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.


