PPh Final UMKM 0,5% 2026: Siapa Boleh, Cara Hitung & Bayar
Jawaban singkat: PPh final UMKM adalah pajak 0,5% dari omzet (peredaran bruto) per bulan untuk usaha dengan omzet sampai Rp4,8 miliar setahun. Sejak PP 20/2026 (berlaku 22 April 2026), tarif ini hanya untuk wajib pajak orang pribadi, PT perorangan, dan koperasi. Orang pribadi tidak membayar pajak atas Rp500 juta omzet pertama dalam setahun. Setor dengan kode billing KAP 411128, KJS 420, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
Fakta singkat PPh final UMKM 2026
- Tarif: 0,5% dari peredaran bruto (omzet) bulanan.
- Batas omzet: tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.
- Dasar hukum: PP 55/2022, diubah dengan PP 20/2026 yang ditetapkan dan berlaku 22 April 2026.
- Bebas pajak: omzet sampai Rp500 juta pertama per tahun, khusus wajib pajak orang pribadi.
- Kode setoran: KAP 411128, KJS 420 (setor sendiri), dibuat di Coretax.
- Terakhir diverifikasi: 8 Oktober 2026.
Siapa yang masih boleh memakai tarif 0,5% setelah PP 20/2026?
PP 20/2026 mempersempit penerima fasilitas. Dulu CV, firma, PT, dan BUMDes juga boleh memakai tarif 0,5%. Sekarang fasilitas ini hanya untuk tiga kelompok, dengan masa transisi bagi badan usaha yang sudah memakainya.
| Jenis wajib pajak | Status tarif 0,5% | Jangka waktu |
|---|---|---|
| Orang pribadi | Boleh | Selama memenuhi kriteria omzet |
| PT perorangan (didirikan 1 orang) | Boleh | Selama memenuhi kriteria omzet |
| Koperasi | Boleh | 4 tahun sejak terdaftar |
| CV, firma, PT, BUMDes yang baru terdaftar | Tidak boleh | Langsung memakai tarif umum PPh Badan |
| CV, firma, PT, BUMDes yang sudah memakai 0,5% sebelum PP 20/2026 | Boleh sampai jangka waktunya habis | CV, firma, BUMDes 4 tahun; PT 3 tahun (sesuai PP 55/2022) |
Setelah jangka waktu habis, badan usaha pindah ke tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh, sehingga perlu menyiapkan pembukuan.
Bagaimana batas omzet Rp4,8 miliar dihitung?
Batas Rp4,8 miliar dihitung dari seluruh peredaran bruto usaha dan pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak, termasuk penghasilan dari luar negeri. Untuk suami dan istri, omzet digabung dengan PT perorangan yang didirikan suami dan/atau istri. Tujuannya mencegah omzet dipecah ke banyak entitas agar tetap di bawah batas.
Bagaimana cara menghitung PPh final UMKM?
Rumusnya sederhana: PPh final = 0,5% x omzet bulan itu. Untuk orang pribadi, omzet dijumlahkan sejak Januari, dan pajak baru dihitung setelah akumulasi omzet melewati Rp500 juta.
Contoh 1, omzet di bawah Rp500 juta: Bu Sari berjualan katering sebagai orang pribadi dengan omzet Rp40 juta per bulan, atau Rp480 juta setahun. Karena total omzetnya tidak melewati Rp500 juta, Bu Sari tidak membayar PPh final, tetapi tetap mencatat omzet dan melapor SPT Tahunan.
Contoh 2, omzet melewati Rp500 juta di tengah tahun: Pak Andi (orang pribadi) punya omzet Rp60 juta per bulan.
| Bulan | Omzet kumulatif | Omzet kena pajak | PPh final 0,5% |
|---|---|---|---|
| Januari sampai Agustus | Rp480 juta | Rp0 | Rp0 |
| September | Rp540 juta | Rp40 juta (bagian di atas Rp500 juta) | Rp200.000 |
| Oktober sampai Desember | Rp600 juta sampai Rp720 juta | Rp60 juta per bulan | Rp300.000 per bulan |
Total PPh final Pak Andi setahun: Rp200.000 + (3 x Rp300.000) = Rp1.100.000.
Contoh 3, koperasi: koperasi dengan omzet Rp100 juta sebulan membayar 0,5% x Rp100 juta = Rp500.000 untuk bulan itu. Fasilitas bebas Rp500 juta tidak berlaku untuk koperasi.
Bagaimana cara membayar dan melapor PPh final UMKM di Coretax?
- Login ke Coretax DJP, buka menu pembayaran, lalu layanan mandiri kode billing.
- Pilih KAP 411128 dan KJS 420, isi masa pajak dan jumlah setoran. NPWP lawan transaksi tidak diperlukan.
- Bayar kode billing lewat bank atau kanal pembayaran resmi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Simpan bukti setor dengan NTPN. Setoran yang sudah tervalidasi NTPN dianggap sudah melapor SPT Masa untuk masa itu.
- Laporkan omzet setahun di SPT Tahunan berdasarkan pencatatan peredaran bruto.
Kalau usaha kamu punya karyawan, ada kewajiban lain seperti PPh 21. Kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, kamu juga memungut PPN dan membuat faktur pajak. Baca juga kapan perusahaan wajib menjadi PKP dan arti kode 411618 untuk deposit pajak.
FAQ PPh final UMKM
Apakah CV yang baru berdiri tahun 2026 masih bisa memakai tarif 0,5%?
Tidak. Menurut PP 20/2026, CV, firma, PT, dan BUMDes yang baru terdaftar langsung memakai tarif umum PPh Badan. Hanya badan yang sudah memakai tarif 0,5% sebelum aturan ini berlaku yang boleh melanjutkannya sampai jangka waktunya habis.
Apakah omzet di bawah Rp500 juta tetap harus lapor?
Ya. Omzet sampai Rp500 juta setahun memang tidak dikenai PPh final untuk orang pribadi, tetapi kamu tetap mencatat omzet bulanan dan melaporkan SPT Tahunan.
Kode billing PPh final UMKM pakai kode apa?
Untuk setor sendiri, gunakan KAP 411128 dan KJS 420. Kode billing dibuat di Coretax DJP lewat layanan mandiri kode billing.
Apakah PPh final 0,5% bisa dikreditkan di SPT Tahunan?
Tidak. Pajaknya bersifat final, sehingga tidak dikreditkan. Omzet dan pajak yang sudah disetor tetap dilaporkan di SPT Tahunan.
Mau hitung, bayar, dan lapor pajak usaha tanpa ribet? Sipajak adalah PJAP resmi yang terdaftar dan diawasi DJP. Konsultasi gratis dengan tim kami untuk memilih cara yang pas buat usaha kamu.
Sumber
- Pajak.go.id: PP 20/2026, Tarif PPh 0,5% bagi UMKM Orang Pribadi Berlaku Selamanya (artikel penulis DJP, diakses 8 Oktober 2026).
- Ortax: Pemerintah Revisi Aturan Pajak UMKM, CV dan PT Tak Lagi Masuk Kriteria (29 Mei 2026).
- DDTCNews: Kode Billing PPh Final UMKM Pakai 411128-420, Tak Perlu NPWP Lawan (8 Juni 2025).
- DDTCNews: PPh Final Sudah Disetor, Wajib Pajak UMKM Tak Wajib Lapor SPT Masa (8 Februari 2024), merujuk PMK 164/2023.
Diperbarui: 8 Oktober 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak. Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.
