SKPKB: Arti, Penyebab Terbit, dan Sanksi Bunga atau Kenaikan

Kalkulator, berkas, dan laptop di meja kerja dengan teks Arti Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) adalah surat ketetapan yang diterbitkan DJP setelah pemeriksaan ketika ada pajak yang tidak atau kurang dibayar. Isinya pokok kekurangan pajak ditambah sanksi: bunga sebesar suku bunga acuan ditambah 15% atau 20% dibagi 12, paling lama 24 bulan, atau kenaikan 75%, menurut Pasal 13 UU KUP.

Dalam dunia perpajakan, terdapat berbagai istilah yang perlu dipahami dengan baik oleh setiap wajib pajak, dan salah satunya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau yang lebih dikenal dengan SKPKB. Surat ini merupakan salah satu bentuk komunikasi resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberi tahu wajib pajak bahwa terdapat kekurangan pembayaran pajak yang harus segera diselesaikan.

Seringkali, penerbitan SKPKB dapat menjadi awal dari proses penyesuaian pajak atau bahkan berujung pada sengketa. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami kapan SKPKB diterbitkan, apa yang terkandung dalam surat tersebut, serta bagaimana cara menanggapinya dengan tepat.

Apa Itu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)?

SKPKB adalah surat resmi yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dalam SKPKB, biasanya tercantum beberapa hal penting, seperti:

  1. Jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar.
  2. Jumlah kredit pajak yang dapat dikompensasikan atau dikurangkan.
  3. Kekurangan pembayaran pajak yang belum dilunasi.
  4. Sanksi administratif, berupa bunga atau kenaikan, yang harus dibayar sebagai akibat dari kekurangan pembayaran.
  5. Jumlah akhir yang masih harus dibayar: pokok kekurangan pajak ditambah sanksi administratif.

Surat ini dapat diterbitkan untuk berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), atau pajak lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah.

Contoh kasus (ilustrasi fiktif)

Misalkan kamu seorang pengusaha yang telah membayar PPh secara rutin setiap bulan, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh DJP, ternyata ada kekurangan dalam pembayaran yang disebabkan oleh kesalahan perhitungan atau kelalaian dalam pelaporan. DJP akan mengeluarkan SKPKB yang berisi jumlah pajak yang masih harus dibayar, beserta sanksi administratif yang berlaku.

Jenis pajak apa saja yang dapat ditetapkan dengan SKPKB?

Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk menerbitkan berbagai jenis surat ketetapan pajak. Selain SKPKB, ada beberapa jenis surat lainnya yang sering diterbitkan dalam kasus kekurangan pembayaran atau kesalahan administrasi, antara lain:

  1. SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) – menentukan tambahan atas jumlah pajak yang sudah ditetapkan. Diterbitkan setelah Pemeriksaan Ulang atas data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menambah pajak terutang (PMK 80 Tahun 2023 Pasal 8).
  2. STP (Surat Tagihan Pajak) – surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pajak yang dapat dikenakan SKPKB meliputi:

  • Pajak Penghasilan (PPh) – Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima individu atau badan usaha.
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) – Pajak yang dikenakan atas transaksi jual beli barang dan jasa.
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) – Pajak tambahan atas penjualan barang-barang mewah.
  • Bea Meterai – Pajak yang dikenakan pada dokumen tertentu sebagai bukti sah dalam transaksi hukum.

Kapan SKPKB diterbitkan dan apa penyebabnya?

SKPKB tidak diterbitkan begitu saja. Surat ini keluar setelah proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pihak DJP. Berikut adalah beberapa kondisi yang dapat memicu penerbitan SKPKB:

1. Kekurangan Pembayaran Pajak

Ini adalah alasan paling umum. Setelah dilakukan pemeriksaan, DJP menemukan bahwa pajak yang telah dibayar lebih sedikit dibandingkan dengan kewajiban yang sebenarnya.

Contoh Kasus: Seorang pengusaha tidak menyertakan semua penghasilan dalam SPT Tahunan, sehingga pajak yang dibayarkan lebih rendah dari yang seharusnya. DJP akan mengeluarkan SKPKB untuk kekurangan yang terdeteksi.

2. Tidak Menyampaikan SPT Tepat Waktu

Jika wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam jangka waktu yang ditentukan dan, setelah ditegur secara tertulis, tetap tidak menyampaikannya sesuai Surat Teguran, DJP dapat menerbitkan SKPKB (Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP).

3. Kesalahan dalam PPN atau PPnBM

Misalnya, selisih lebih PPN atau PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan, atau penyerahan ternyata tidak seharusnya dikenai tarif 0% (Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP).

4. Tidak Menyusun Pembukuan dengan Benar

Jika kewajiban pembukuan (Pasal 28 UU KUP) atau kewajiban terkait pemeriksaan (Pasal 29 UU KUP) tidak dipenuhi sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat diketahui, DJP dapat menerbitkan SKPKB (Pasal 13 ayat (1) huruf d UU KUP).

5. NPWP atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan, dan Pajak Masukan Tanpa Penyerahan

DJP dapat menerbitkan SKPKB jika kepada wajib pajak diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. SKPKB juga dapat terbit jika PKP tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor, tetapi sudah menerima pengembalian Pajak Masukan atau sudah mengkreditkan Pajak Masukan (Pasal 13 ayat (1) huruf e dan f UU KUP).

Apa sanksi administratif dalam SKPKB?

Selain membayar kekurangan pajak, wajib pajak juga akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga atau kenaikan, yang besarnya sudah diatur dalam peraturan perpajakan.

Berikut adalah jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan:

1. Bunga Administratif

Untuk SKPKB karena pajak tidak atau kurang dibayar, kekurangan pajak ditambah sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah 15%, dibagi 12. Bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa atau tahun pajak sampai SKPKB terbit, paling lama 24 bulan.

2. Bunga untuk SKPKB karena SPT, PPN/PPnBM, atau Pembukuan

Jika SKPKB terbit karena SPT tidak disampaikan setelah ditegur, PPN/PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan atau dikenai tarif 0%, atau kewajiban pembukuan tidak dipenuhi, PPh yang tidak atau kurang dibayar serta PPh yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut dikenai sanksi bunga per bulan sebesar suku bunga acuan ditambah 20%, dibagi 12, paling lama 24 bulan.

3. Sanksi Kenaikan 75%

Dalam SKPKB karena SPT tidak disampaikan setelah ditegur, masalah PPN/PPnBM, atau pembukuan, sanksi kenaikan 75% dikenakan atas PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar, serta atas PPh yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.

Ringkasan sanksi per penyebab SKPKB menurut Pasal 13 UU KUP sebagaimana diubah dengan UU HPP:

Penyebab SKPKB (Pasal 13 ayat (1))Sanksi administratifDasar
Huruf a: pajak tidak atau kurang dibayarBunga per bulan: suku bunga acuan + 15%, dibagi 12, paling lama 24 bulanPasal 13 ayat (2) dan (2b)
Huruf e: NPWP diterbitkan atau PKP dikukuhkan secara jabatanBunga per bulan: suku bunga acuan + 15%, dibagi 12, paling lama 24 bulanPasal 13 ayat (2) dan (2b)
Huruf f: PKP tanpa penyerahan tetapi sudah menerima pengembalian atau mengkreditkan Pajak MasukanBunga per bulan: suku bunga acuan + 15%, dibagi 12, sejak jatuh tempo pembayaran kembali, paling lama 24 bulanPasal 13 ayat (2a) dan (2b)
Huruf b, c, d: SPT tidak disampaikan setelah ditegur, kompensasi atau tarif 0% PPN/PPnBM tidak seharusnya, kewajiban Pasal 28/29 tidak dipenuhiBunga suku bunga acuan + 20%, dibagi 12, paling lama 24 bulan (PPh); kenaikan 75% (PPN/PPnBM, dan PPh dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor)Pasal 13 ayat (3), (3b), dan (3c)

Dasar hukum: Pasal 13 UU KUP sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).

Apa yang perlu diingat tentang SKPKB?

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah salah satu mekanisme pengawasan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wajib pajak memenuhi kewajibannya secara benar dan tepat waktu. Meskipun penerbitan SKPKB sering kali dianggap sebagai suatu hal yang memberatkan, sesungguhnya hal tersebut merupakan upaya untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan mendukung penerimaan negara. Untuk itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk selalu melaporkan kewajiban perpajakannya dengan akurat dan tepat waktu, agar terhindar dari potensi diterbitkannya SKPKB dan sanksi-sanksi yang menyertainya.

Dengan berkembangnya teknologi perpajakan, pelaporan dan pembayaran pajak kini bisa dilakukan lewat aplikasi PJAP resmi yang terdaftar dan diawasi DJP, sehingga data pajak lebih terstruktur dan risiko masalah administratif berkurang.

Tim finance yang membuat banyak ID billing dari ERP bisa memakai API e-Billing Sipajak untuk membuatnya langsung dari sistem.

Baca juga: PJAP resmi Sipajak, SP2DK Pajak: Arti, Batas Waktu, dan Cara Menanggapi dan KEP-239/PJ/2026: Penghapusan Sanksi SPT hingga 100%.

Sumber & Dasar Hukum

  1. Undang-Undang KUP sebagaimana diubah terakhir dengan UU 7/2021 (UU HPP), Pasal 13, Direktorat Jenderal Pajak, diakses 16 November 2026.
  2. PMK 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak, Pasal 7 dan Pasal 8, pajak.go.id, diakses 16 November 2026.

Diperbarui: 16 November 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak

Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.