SP2DK Pajak: Arti, Batas Waktu, dan Cara Menanggapi
SP2DK adalah surat dari Kepala KPP yang meminta kamu menjelaskan data dan/atau keterangan perpajakan. Sejak 1 Januari 2026 dasarnya PMK 111 Tahun 2025: tanggapan disampaikan paling lama 14 hari, bisa diperpanjang paling lama 7 hari, dan bisa dikirim lewat Akun Wajib Pajak di Coretax DJP jika akun sudah diaktivasi dan saluran penyampaiannya tersedia (Pasal 6 ayat 3 huruf a).
Fakta Singkat
- Kepanjangan: Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) [2].
- Dasar hukum: PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, berlaku 1 Januari 2026 (Pasal 30) [1].
- Batas tanggapan: paling lama 14 hari sejak tanggal yang ditentukan Pasal 6 ayat (2) [1].
- Perpanjangan: paling lama 7 hari, dengan pemberitahuan tertulis yang harus diterima KPP sebelum batas waktu berakhir (Pasal 6 ayat 5 dan 6) [1].
- Kanal di Coretax: Layanan Administrasi, sub-layanan Surat Tanggapan atas SP2DK, lalu sistem menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) [2].
- Terakhir diverifikasi: 24 Oktober 2026.
Apa Itu SP2DK?
Panduan layanan DJP mendefinisikan SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan) sebagai surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP kepada Wajib Pajak dalam rangka kegiatan meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan [2]. Dalam PMK 111/2025, kegiatan ini adalah salah satu bentuk Pengawasan: Direktur Jenderal Pajak meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan dari Wajib Pajak (Pasal 4 ayat 1 huruf a) dengan menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (Pasal 5 ayat 1) [1].
Kegiatannya disebut P2DK, yaitu Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Definisi ini dikutip KPP Madya Batam dari SE-05/PJ/2022 [3]. Pengawasan dilakukan berdasarkan hasil penelitian atas data dan/atau informasi yang dimiliki DJP (PMK 111/2025 Pasal 3 ayat 2) [1].
Apakah SP2DK sama dengan ketetapan pajak?
Tidak. Dalam berita resmi DJP, Account Representative KPP Pratama Kediri menjelaskan bahwa SP2DK bukan penetapan atau ketetapan atas permasalahan perpajakan, melainkan permintaan untuk mengklarifikasi data atau keterangan yang mungkin belum sepenuhnya dilaporkan dalam SPT [4].
Apa Dasar Hukum SP2DK Saat Ini?
PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak ditetapkan 30 Desember 2025 dan mulai berlaku 1 Januari 2026 (Pasal 30) [1]. Kewenangan Pengawasan didelegasikan Direktur Jenderal Pajak kepada kepala KPP (Pasal 2 ayat 2) [1].
Menurut Pasal 3 ayat (3), Pengawasan dilakukan atas [1]:
- Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Bea Meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan;
- Pajak Penjualan dan Pajak Karbon; serta
- pajak lainnya yang diadministrasikan DJP sesuai ketentuan.
Untuk Wajib Pajak terdaftar, cakupannya antara lain pelaporan SPT, pembayaran dan/atau penyetoran pajak, pemotongan dan/atau pemungutan pajak, serta pembukuan atau pencatatan (Pasal 3 ayat 4) [1].
Bagaimana SP2DK Sampai ke Wajib Pajak?
Pasal 5 ayat (2) PMK 111/2025 menyebut lima cara penyampaian [1]:
- melalui Akun Wajib Pajak;
- melalui pos elektronik Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP;
- melalui faksimile dengan bukti pengiriman;
- melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman; dan/atau
- secara langsung kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa.
Jika disampaikan secara langsung, dibuatkan berita acara penyampaian (Pasal 5 ayat 3) [1]. Karena Akun Wajib Pajak menjadi salah satu kanal, cek notifikasi di Coretax DJP secara rutin.
Berapa Lama Batas Waktu Menanggapi SP2DK?
Tanggapan disampaikan paling lama 14 hari terhitung sejak peristiwa yang lebih dahulu di antara tanggal-tanggal berikut (Pasal 6 ayat 2) [1]:
| Cara SP2DK disampaikan | Titik awal hitung 14 hari |
|---|---|
| Akun Wajib Pajak | Tanggal penerbitan surat |
| Pos elektronik terdaftar | Tanggal pengiriman surat |
| Faksimile | Tanggal bukti pengiriman faksimile |
| Pos, jasa ekspedisi, atau kurir | Tanggal bukti pengiriman surat |
| Langsung | Tanggal penyampaian surat |
Butuh waktu tambahan? Kamu dapat memperpanjang paling lama 7 hari setelah batas waktu berakhir, dengan pemberitahuan perpanjangan tertulis ke KPP yang menerbitkan SP2DK (Pasal 6 ayat 5). Pemberitahuan itu harus diterima KPP sebelum batas 14 hari berakhir (Pasal 6 ayat 6), dan bisa dikirim melalui Akun Wajib Pajak bila salurannya tersedia, pos atau kurir, atau langsung ke KPP (Pasal 6 ayat 7) [1]. Tanggapan juga boleh disampaikan lebih dari satu kali selama masih dalam jangka waktu (Pasal 6 ayat 8) [1].
Contoh penghitungan titik awal
Contoh dengan data fiktif: PT Contoh Niaga menerima SP2DK lewat Akun Wajib Pajak dan juga lewat kurir. Tanggal penerbitan di Akun Wajib Pajak lebih dahulu daripada tanggal bukti pengiriman kurir, sehingga 14 hari dihitung sejak tanggal penerbitan di Akun Wajib Pajak. Jika tim butuh waktu mengumpulkan dokumen, kirim pemberitahuan perpanjangan sebelum hari ke-14 berakhir, bukan sesudahnya.
Apa yang Harus Ada di Surat Tanggapan?
Pasal 6 ayat (1) memberi dua bentuk tanggapan, yang boleh dipilih salah satu atau keduanya [1]:
- Memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana tercantum dalam SP2DK; dan/atau
- Menyampaikan penjelasan atas kewajiban perpajakan sebagaimana tercantum dalam SP2DK.
Jika kamu tidak menyetujui sebagian atau seluruh data dalam SP2DK, penjelasan harus disertai bukti dan/atau dokumen pendukung (Pasal 6 ayat 4) [1]. Dalam berita resmi DJP, KPP Pratama Kediri menyebut butir pertama SP2DK mencantumkan hal yang diminta klarifikasi, sehingga bukti pendukung bisa disiapkan sesuai butir itu [4].
Bagaimana Cara Menanggapi SP2DK di Coretax DJP?
Panduan layanan DJP menjelaskan alurnya sebagai berikut [2]:
- Login ke Portal Wajib Pajak dengan NIK/NPWP 16 digit. Wakil atau kuasa memilih impersonating sebagai Wajib Pajak yang diwakili.
- Pilih menu Layanan Wajib Pajak, lalu Layanan Administrasi, lalu Buat Permohonan Layanan Administrasi. Wakil atau kuasa memilih Nomor Penunjukan.
- Pilih jenis layanan Surat Wajib Pajak dan sub-layanan Surat Tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan (SP2DK).
- Klik Alur Kasus, isi data permohonan, klik Simpan, lalu Create PDF.
- Tandatangani dokumen dan klik Submit. Sistem otomatis menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).
Simpan BPE sebagai bukti tanggal kirim. Kanal lain menurut Pasal 6 ayat (3) PMK 111/2025: pos, jasa ekspedisi, atau kurir ke KPP penerbit; langsung saat Kunjungan; atau langsung ke KPP, ke KP2KP di bawahnya, maupun lewat video conference [1]. Kalau login atau pengiriman di Coretax gagal, lihat panduan kode error Coretax.
Apa yang Terjadi Setelah Tanggapan Dikirim?
DJP meneliti tanggapan kamu (Pasal 6 ayat 9). Jika sesuai, dibuatkan berita acara pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (Pasal 6 ayat 10) [1]. DJP dapat mengundang pembahasan dan/atau melakukan Kunjungan bila tanggapan tidak sesuai, ada data tambahan, atau tidak ada tanggapan dalam jangka waktu (Pasal 6 ayat 11) [1]. Pembahasan bisa luring atau daring lewat video conference (Pasal 7 ayat 4) [1].
Hasil kegiatan dapat berupa usulan, antara lain (Pasal 8 ayat 1) [1]:
| Kemungkinan hasil | Dasar |
|---|---|
| Penutupan kegiatan permintaan penjelasan | Pasal 8 ayat (1) huruf a |
| Perubahan data atau status secara jabatan | Pasal 8 ayat (1) huruf b dan i |
| Pengukuhan atau pencabutan PKP secara jabatan | Pasal 8 ayat (1) huruf d dan e |
| Pembatasan atau pemblokiran layanan publik tertentu | Pasal 8 ayat (1) huruf m |
| Pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan | Pasal 8 ayat (1) huruf p dan q |
Jika kegiatan ditutup, DJP menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (Pasal 8 ayat 2) [1]. Bila berita acara ditandatangani manual setelah pembahasan daring, konsepnya dikembalikan paling lama 5 hari kerja (Pasal 25 ayat 6) [1].
Apa Hak Kamu Saat Kunjungan atau Pembahasan?
Pasal 23 ayat (2) PMK 111/2025 memberi Wajib Pajak hak meminta petugas memperlihatkan tanda pengenal pegawai dan surat perintah Pengawasan, serta meminta penjelasan tentang kegiatan Pengawasan yang dilakukan [1]. Petugas wajib melakukan keduanya (Pasal 23 ayat 1) [1].
Apa yang Perlu Disiapkan Tim Finance?
- Tetapkan satu PIC yang memantau notifikasi Akun Wajib Pajak setiap hari kerja.
- Catat tanggal titik awal sesuai tabel Pasal 6 ayat (2), lalu pasang pengingat sebelum hari ke-14.
- Cocokkan data di SP2DK dengan SPT, faktur, bukti potong, dan bukti bayar yang sudah dilaporkan.
- Jika ada kekeliruan, tanggapi dengan memenuhi kewajiban; jika tidak setuju, siapkan bukti per butir.
- Arsipkan BPE dan berita acara bersama dokumen pendukung.
Kenapa Panduan Ini Bisa Kamu Pegang?
Sipajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terdaftar dan diawasi DJP, menyediakan API pajak end-to-end dan platform siap pakai. Ketentuan di artikel ini kami kutip langsung dari teks PMK 111 Tahun 2025 di JDIH Kementerian Keuangan dan dari panduan layanan resmi DJP.
FAQ SP2DK
Apa kepanjangan SP2DK?
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, diterbitkan oleh Kepala KPP.
Berapa lama batas waktu menanggapi SP2DK?
Paling lama 14 hari sejak titik awal di Pasal 6 ayat (2) PMK 111/2025, dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari.
Bagaimana cara memperpanjang waktu tanggapan?
Kirim pemberitahuan perpanjangan tertulis ke KPP penerbit. Pemberitahuan harus diterima sebelum batas 14 hari berakhir (Pasal 6 ayat 5 dan 6).
Bisakah tanggapan SP2DK dikirim lewat Coretax?
Bisa, jika Akun Wajib Pajak sudah diaktivasi dan saluran penyampaiannya tersedia (PMK 111/2025 Pasal 6 ayat 3 huruf a). Caranya lewat Layanan Administrasi, sub-layanan Surat Tanggapan atas SP2DK; sistem menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik.
Apa yang terjadi jika SP2DK tidak ditanggapi?
DJP dapat mengundang pembahasan dan/atau melakukan Kunjungan (Pasal 6 ayat 11). Hasilnya dapat berupa usulan pemeriksaan (Pasal 8 ayat 1).
Bagaimana Sipajak Membantu Kepatuhan Pajak Perusahaan?
Data yang rapi sejak hitung, bayar, dan lapor memudahkan kamu menjawab SP2DK. Lihat paket Sipajak atau dokumentasi API.
Sumber & Dasar Hukum
- PMK Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak: Pasal 2–8, 23, 25, dan 30 (JDIH Kemenkeu)
- Panduan Layanan DJP: Surat Tanggapan atas SP2DK (pajak.go.id)
- DJP: Mengenal SP2DK Bersama Podcast NGOPI PAGI Pajak Madya Batam (definisi SP2DK dan P2DK menurut SE-05/PJ/2022)
- DJP: Pajak Kediri Jelaskan Hal yang Perlu Dilakukan Jika Dapat SP2DK (pajak.go.id, berita KPP Pratama Kediri, node/110602)
Semua sumber diakses 24 Oktober 2026.
Diperbarui: 17 November 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak
Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.


