Error e-Bupot Coretax: Bupot Gagal Terbit, Penyebab, dan Solusinya
Error e-Bupot Coretax adalah pesan gagal yang muncul saat bukti potong dibuat, diimpor, atau ditandatangani di Coretax DJP. Bukti potong yang gagal tetap tertahan di kolom Belum Terbit. Penyebab yang sudah dijelaskan DJP meliputi PIC tempat usaha yang belum ditetapkan, role akses yang kurang, kode otorisasi yang tidak valid, dan NIK penerima yang belum terdaftar.
Ringkasan Eksekutif
- "Belum Terbit" (Not Issued) berarti bukti potong masih berupa konsep dan belum ditandatangani lewat tombol Terbitkan.
- DJP sudah memublikasikan penyebab dan solusi untuk beberapa pesan error e-Bupot, misalnya "ID Tempat Usaha tidak ditemukan" dan "This method requires one of the following permissions: 96 / 99 / 225".
- Bukti potong yang dibuat dengan NPWP sementara tidak terkirim ke akun penerima dan tidak terisi otomatis di SPT Tahunan penerima.
- Lewat API, error bisnis DJP untuk e-Bupot dikembalikan sebagai HTTP 400 dengan pesan di body.response.statusMessage.
- Cocokkan total PPh di ERP dengan total bukti potong yang sudah terbit sebelum kamu menyusun SPT Masa PPh Unifikasi.
Fakta Singkat
- Definisi: pesan gagal saat membuat, mengimpor, atau menandatangani bukti potong PPh di menu eBupot Coretax DJP.
- Dasar hukum: PMK 81/2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Coretax; Pasal 13 ayat (2) huruf c menyebut kerja sama penyelenggaraan bukti pemotongan elektronik.
- Berlaku sejak: PMK 81/2024 berlaku mulai 1 Januari 2025, dan bukti potong PPh sudah dibuat di Coretax DJP sejak masa pajak Januari 2025.
- Siapa terdampak: pemotong PPh (badan, instansi pemerintah, pemberi kerja) beserta PIC, drafter, dan signer yang ditunjuk.
- Sistem terkait: Coretax DJP (menu eBupot), impor XML, dan aplikasi PJAP.
- Penyedia: Sipajak (PT Hexa Sarana Intermedia) adalah PJAP yang ditunjuk DJP melalui KEP-423/PJ/2021 dengan layanan penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran bukti pemotongan elektronik.
- Terakhir diverifikasi: 16 November 2026.
Apa arti "Belum Terbit" (Not Issued) pada e-Bupot Coretax?
"Belum Terbit" adalah kolom di dashboard eBupot yang berisi konsep bukti potong yang sudah dibuat tetapi belum ditandatangani. Menurut Buku Manual Coretax DJP, konsep baru berpindah ke kolom Telah Terbit setelah kamu mencentangnya, menekan Terbitkan, lalu mengisi Sign Document. Jadi status ini belum tentu error, tetapi bukti potongnya belum sah terbit.
Dashboard eBupot punya tiga kolom posisi bukti potong:
| Kolom di dashboard | Arti menurut Buku Manual Coretax DJP | Yang perlu kamu lakukan |
|---|---|---|
| Belum Terbit | Daftar konsep bukti potong yang sudah dibuat | Periksa isian, lalu Terbitkan dan tandatangani |
| Telah Terbit | Bukti potong yang berhasil diterbitkan dan ditandatangani secara digital | Unduh bila perlu; ganti lewat Amend bila ada salah isi |
| Tidak Valid | Bukti potong yang telah dihapus atau dibatalkan | Pastikan pembatalan memang disengaja |
Penandatanganan memakai Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP. Untuk Kode Otorisasi DJP, ID Penandatangan diisi dengan NIK, lalu kamu menulis Kata Sandi Penandatangan (passphrase). Setelah ditandatangani, bukti potong langsung terkirim ke akun wajib pajak lawan transaksi.
Kalau konsep yang salah belum terbit, kamu cukup menghapusnya dengan tombol Hapus, lalu membuat ulang. Bukti potong yang sudah terbit diganti lewat Amend atau dibatalkan, dan penerima mendapat notifikasi atas perubahan itu.
Apa saja error e-Bupot Coretax yang penyebabnya dijelaskan DJP?
Error e-Bupot Coretax yang penyebabnya dijelaskan DJP antara lain "ID Tempat Usaha tidak ditemukan", permissions 96/99/225, "DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase", NITKU cabang tidak muncul, dan bupot dengan NPWP sementara. Penjelasannya ada di Coretaxpedia, laman tanya-jawab resmi Coretax DJP. Tabel berikut hanya memuat pesan yang penyebabnya ditulis DJP sendiri. Untuk daftar kode error Coretax di modul lain, lihat panduan kode error Coretax dan cara cek gangguannya.
| Pesan atau gejala | Penyebab menurut DJP | Solusi menurut DJP |
|---|---|---|
| "ID Tempat Usaha tidak ditemukan" saat impor bupot | Pengguna drafter belum ditetapkan sebagai PIC pada TKU yang dipakai | PIC pusat menambahkan PIC TKU di Profil Saya, lalu memberi role di menu Wakil/Kuasa Saya |
| "This method requires one of the following permissions: 96 / 99 / 225" | Akun yang dipakai tidak punya role akses yang dibutuhkan fitur tersebut | Minta PIC pusat memberi role; bila perlu cabut lalu berikan ulang role yang sesuai |
| "DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase" | Status kode otorisasi DJP belum valid, atau kode otorisasi perlu dibuat ulang | Periksa status di tab Digital Certificate; bila sudah valid tetapi tetap gagal, buat ulang kode otorisasi |
| NITKU cabang tidak muncul saat membuat bupot | PIC belum ditetapkan pada NITKU cabang tersebut | Tambahkan drafter/signer sebagai PIC TKU, lalu tetapkan perannya |
| Bupot tidak terkirim ke akun penerima | Bupot dibuat dengan NPWP sementara karena NIK penerima belum terdaftar | Pastikan penerima penghasilan sudah terdaftar di Coretax DJP |
"ID Tempat Usaha tidak ditemukan"
Pesan "ID Tempat Usaha tidak ditemukan" muncul saat impor bukti potong walaupun pengguna sudah punya role drafter. DJP meminta PIC pusat masuk mode impersonate, membuka Portal Saya, Profil Saya, Informasi Umum, lalu mengedit TKU dan memasukkan NIK pengurus sebagai PIC TKU. Setelah disimpan, terbit surat perubahan data dan PIC pusat bisa memberi role kepada PIC TKU. Untuk bupot, role PIC TKU dibatasi pada NITKU terkait.
"This method requires one of the following permissions: 96 / 99 / 225"
Pesan permissions 96, 99, atau 225 berarti akun yang sedang dipakai tidak memiliki role akses untuk fitur itu. DJP menyarankan meminta PIC pusat memberikan role. Dalam kasus tertentu, role perlu dicabut lalu diberikan kembali. DJP menyebut langkah yang sama juga berlaku bila impersonate gagal.
"DJP-SIGN-MASTER: Incorrect Signer Passphrase"
DJP membahas pesan ini pada konteks unggah faktur, tetapi langkahnya menyangkut kode otorisasi DJP yang juga dipakai untuk menandatangani bukti potong. Buka Portal Saya, Profil Saya, Nomor Identifikasi Eksternal, tab Digital Certificate. Kalau status kepemilikan "Invalid", klik Periksa Status lalu Menghasilkan. Kalau status sudah "Valid" tetapi tetap gagal, buat ulang kode otorisasi lewat menu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik. Panduan lengkapnya ada di artikel sertifikat digital dan kode otorisasi Coretax.
NITKU cabang tidak muncul
NITKU cabang yang tidak muncul di formulir bupot biasanya berarti PIC belum ditetapkan untuk TKU itu. DJP juga menjelaskan pembagian akses: PIC pusat bisa membuat dan menandatangani bupot untuk semua TKU, pihak terkait dengan role drafter atau signer hanya untuk TKU pusat, dan PIC cabang hanya untuk TKU-nya sendiri.
Ada pesan lain yang sering dibicarakan pengguna, misalnya pesan gagal saat impor XML. DJP belum memublikasikan penjelasan resminya, jadi kami tidak menuliskan penyebabnya. Untuk kendala seperti ini, DJP meminta wajib pajak menghubungi kantor pajak setempat atau Kring Pajak 1500 200.
Mengapa bukti potong tidak muncul di akun penerima?
Bukti potong tidak muncul di akun penerima bila dibuat dengan NPWP sementara. Saat NIK penerima belum terdaftar, Coretax menawarkan NPWP sementara (temporary TIN) dan nama penerima tampil sebagai "PENERIMAPENGHASILAN#NIK16digit". Menurut DJP, bukti potong seperti ini tidak terkirim ke akun penerima dan tidak terisi otomatis di SPT Tahunan penerima.
DJP menegaskan bahwa bukti potong tetap bisa dibuat dengan NPWP sementara saat NIK penerima belum terdaftar. Karena itu, kamu perlu memeriksa daftar penerima sebelum impor massal lewat XML. DJP mengimbau pemberi penghasilan memastikan semua penerima sudah terdaftar di Coretax DJP.
Kasus kedua yang DJP jelaskan: bukti potong istri yang memilih kewajiban pajak terpisah ikut masuk ke akun suami. Penyebabnya, status istri di Daftar Unit Keluarga masih tercatat sebagai "Tanggungan". Status itu perlu diubah di akun Coretax DJP, dan bukti potong yang terlanjur masuk dilaporkan di SPT istri.
Kalau kamu membetulkan atau membatalkan bukti potong yang sudah terbit, penerima mendapat notifikasi. Bila penerima sudah melaporkan SPT, ia harus membetulkan SPT-nya sesuai bukti potong hasil pembetulan.
Bagaimana error e-Bupot terlihat saat terhubung lewat API?
Lewat API e-Bupot Sipajak, error bisnis dari DJP dikembalikan sebagai HTTP 400 dengan envelope BadRequestException. Pesan asli DJP ada di body.response.statusMessage, dalam Bahasa Indonesia. Pola ini berbeda dari e-Faktur, yang mengembalikan error bisnis di dalam respons HTTP 200. Detail lengkapnya ada di dokumentasi API e-Bupot.
Sistem kamu perlu membedakan lima kelompok respons:
| Situasi | Yang diterima sistem | Tindakan di ERP atau payroll |
|---|---|---|
| Berhasil | HTTP 200, data.status = "1" | Simpan idBupot dan nomor bupot |
| Error bisnis DJP | HTTP 400, pesan di body.response.statusMessage | Tampilkan pesan ke tim finance, jangan dicoba ulang otomatis |
| Validasi di sisi Sipajak | HTTP 400 dengan envelope validasi, bukan envelope DJP | Perbaiki format field di sistem |
| Autentikasi atau NPWP header | HTTP 401 atau 403 | Periksa kredensial dan NPWP terdaftar |
| Gangguan server atau DJP | HTTP 500, 502, atau 504 | Coba ulang dengan exponential backoff |
Berikut contoh penanganan dengan data fiktif. Kodenya membaca kode HTTP dulu, baru isi pesannya.
// Contoh (data fiktif): penanganan respons create bukti potong
const res = await fetch(BASE_URL + "/v2/ebupot/create-bpu-a0-21", {
method: "POST",
headers: { "Authorization": "Basic " + CREDS, "npwp": "0000000000000000", "Content-Type": "application/json" },
body: JSON.stringify(payload) // passphrasePenandatangan dari secrets manager, jangan di-log
});
const body = await res.json();
if (res.status === 200 && body.data.status === "1") {
saveBupot(body.data.result.idBupot); // sukses
} else if (res.status === 400 && body.name === "BadRequestException") {
flagForFinance(body.response.statusMessage); // error bisnis DJP, tidak di-retry
} else if ([500, 502, 504].includes(res.status)) {
retryWithBackoff(payload); // aman dicoba ulang
}
Status bukti potong di API
Endpoint verify-document mengembalikan statusBupot berupa gabungan status dokumen dan status tanda tangan. Contohnya NORMAL-DONE berarti bupot efektif dan sudah ditandatangani, SUBMITTED-SIGNING_IN_PROGRESS berarti bupot diterima DJP tetapi tanda tangan masih berjalan, dan INTERFACE_INVALID-FAILED berarti bupot ditolak validasi DJP. Untuk status SIGNING_IN_PROGRESS, dokumentasi menyarankan polling verify-document, bukan mengirim ulang.
Pesan DJP yang tercatat di dokumentasi API Sipajak
Dokumentasi API e-Bupot Sipajak mencatat beberapa pesan DJP yang muncul di trafik integrasi. DJP belum memublikasikan penjelasan resmi untuk pesan-pesan ini. Kolom kanan adalah penanganan yang disarankan dokumentasi Sipajak, bukan penjelasan DJP.
| Pesan DJP | Penanganan menurut dokumentasi Sipajak |
|---|---|
| tanggal_Dokumen salah! | Periksa format tanggal_Dokumen di dokReferensi: DDMMYYYY, delapan karakter tanpa pemisah |
| Sudah ada pemotongan BPMP pada masa pajak tersebut... | Pakai update (EDIT) untuk mengganti, atau batalkan bupot yang ada lebih dulu |
| Tindakan tidak diizinkan karena Dokumen sedang dalam Proses Keberatan! | Tunggu proses keberatan di DJP selesai sebelum mengubah bupot |
| Wajib Pajak tidak ditemukan | Validasi NPWP atau NIK penerima lewat API validasi NPWP sebelum mengirim |
| fgJnsBupot tidak valid | Cocokkan nilai fgJnsBupot dengan keluarga endpoint yang dipanggil |
Satu catatan soal retry: API belum memakai header Idempotency-Key. Endpoint create idempoten berdasarkan natural key, jadi pengiriman ulang data yang sama ditolak DJP sebagai error bisnis. Saat retry setelah timeout, cek dulu dengan verify-document sebelum menganggap bupot belum terbit.
Bagaimana cara mengatasi bupot gagal terbit di Coretax?
Bupot gagal terbit diatasi dengan membaca pesannya lebih dulu, lalu memperbaiki akses, tanda tangan, atau data penerima sesuai panduan DJP. Urutan berikut membantu tim finance dan IT memilah penyebabnya tanpa menebak.
- Cek kolom tempat bupot berada: Belum Terbit, Telah Terbit, atau Tidak Valid.
- Catat pesan error persis seperti yang tampil, termasuk tanda baca.
- Untuk pesan TKU atau NITKU, minta PIC pusat menetapkan PIC TKU dan memberi role yang sesuai.
- Untuk pesan permissions 96, 99, atau 225, minta PIC pusat memberi atau memberi ulang role drafter atau signer.
- Untuk pesan passphrase, periksa status kode otorisasi di tab Digital Certificate.
- Periksa apakah NIK penerima sudah terdaftar, supaya bupot tidak memakai NPWP sementara.
- Centang konsep di kolom Belum Terbit, tekan Terbitkan, lalu tandatangani ulang.
- Kalau pesan belum dijelaskan DJP, hubungi Kring Pajak atau kantor pajak setempat.
Kalau penerbitan bupot sudah terhubung dari payroll, panduan API e-Bupot untuk sistem payroll menjelaskan pilihan varian BP21, BPA1, dan BPA2. Untuk gambaran kewajiban bulanan secara utuh, baca otomatisasi kepatuhan pajak perusahaan di Coretax.
Seperti apa contoh rekonsiliasi bupot yang gagal terbit?
Contoh (data fiktif): PT Contoh Sinar Data memotong PPh atas 41 pembayaran ke vendor dan tenaga lepas untuk satu masa pajak. Semua angka di bawah ini hipotetis dan tidak mencerminkan tarif tertentu. Tim finance membandingkan catatan ERP dengan posisi bupot di Coretax sebelum menyusun SPT Masa PPh Unifikasi.
| Kelompok | Jumlah bupot | PPh dipotong di ERP | Posisi di Coretax | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| Terbit normal | 34 | Rp15.300.000 | Telah Terbit | Tidak ada |
| Penerima belum terdaftar | 2 | Rp450.000 | Telah Terbit dengan NPWP sementara | Minta penerima mendaftar; bupot tidak masuk akunnya |
| Cabang tanpa PIC TKU | 4 | Rp1.800.000 | Belum Terbit, "ID Tempat Usaha tidak ditemukan" | Tetapkan PIC TKU, lalu Terbitkan |
| Format tanggal dokumen referensi | 1 | Rp900.000 | Ditolak via API, "tanggal_Dokumen salah!" | Perbaiki format DDMMYYYY, kirim ulang |
| Total | 41 | Rp18.450.000 |
Hasilnya, 36 bupot senilai Rp15.750.000 sudah terbit (Rp15.300.000 + Rp450.000). Masih ada selisih 5 bupot senilai Rp2.700.000 (Rp1.800.000 + Rp900.000) yang belum terbit. DJP menyebut data bukti potong terisi otomatis ke SPT, jadi tim finance menuntaskan selisih ini sebelum SPT Masa disusun. Rekonsiliasi semacam ini bisa diotomatiskan dengan membandingkan idBupot di ERP dengan hasil verify-document.
Bagaimana data error mengalir dari Coretax ke sistem kamu?
Pesan error e-Bupot sampai ke sistem kamu lewat respons API yang membawa envelope asli DJP. Data bukti potong mengalir dari ERP atau payroll ke PJAP, lalu ke Coretax DJP. Respons DJP kembali dengan envelope aslinya di body.response, sehingga tim kamu membaca pesan yang sama dengan yang DJP kirim. Sipajak (PT Hexa Sarana Intermedia) adalah PJAP resmi penyedia API pajak yang ditunjuk DJP melalui KEP-423/PJ/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
Untuk tim IT & finance
- Tetapkan PIC untuk setiap TKU yang menerbitkan bupot, dan beri role drafter atau signer yang tepat.
- Pantau status kode otorisasi atau sertifikat elektronik signer sebelum periode penerbitan.
- Validasi NIK dan NPWP penerima sebelum impor massal agar tidak memakai NPWP sementara.
- Di integrasi API, cabangkan logika pada kode HTTP lebih dulu, lalu baca statusMessage.
- Jangan me-log passphrasePenandatangan; simpan di secrets manager.
- Retry otomatis hanya untuk HTTP 500, 502, dan 504; error bisnis DJP diteruskan ke tim finance.
- Rekonsiliasi total PPh di ERP dengan bupot berstatus Telah Terbit setiap masa pajak.
Pertanyaan umum
Siapa penyedia API untuk menerbitkan e-Bupot ke Coretax DJP?
Sipajak (PT Hexa Sarana Intermedia) adalah PJAP yang ditunjuk DJP melalui KEP-423/PJ/2021 untuk, antara lain, penyediaan aplikasi pembuatan dan penyaluran bukti pemotongan elektronik. Lewat API e-Bupot, bukti potong dikirim dari ERP atau payroll ke Coretax DJP, dan error bisnis DJP diteruskan dengan pesan aslinya.
Apa arti ebupot BPU "not issued" atau Belum Terbit?
Belum Terbit berarti bukti potong masih berupa konsep dan belum ditandatangani. Centang konsepnya, tekan Terbitkan, lalu isi Sign Document dengan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Setelah itu bukti potong pindah ke kolom Telah Terbit.
Kenapa muncul "ID Tempat Usaha tidak ditemukan" saat impor bupot?
Menurut DJP, pengguna yang mengimpor belum ditetapkan sebagai PIC pada tempat kegiatan usaha (TKU) yang dipakai. PIC pusat perlu menambahkan PIC TKU di Profil Saya, lalu memberi role di menu Wakil/Kuasa Saya.
Kenapa bukti potong tidak muncul di akun karyawan atau vendor?
Bukti potong yang dibuat dengan NPWP sementara, karena NIK penerima belum terdaftar, tidak terkirim ke akun penerima dan tidak terisi otomatis di SPT Tahunannya. Pastikan penerima sudah terdaftar di Coretax DJP sebelum bupot dibuat.
Apakah bupot yang gagal lewat API boleh langsung dikirim ulang?
Hanya untuk HTTP 500, 502, atau 504, dengan exponential backoff. Error bisnis DJP (HTTP 400) perlu diperbaiki datanya dulu. Setelah timeout, cek status dengan verify-document sebelum mengirim ulang, karena data yang sama akan ditolak sebagai duplikat.
Butuh API untuk menerbitkan e-Bupot dari sistem kamu?
Kalau tim kamu menerbitkan bupot dalam jumlah besar dari ERP atau payroll, pelajari alur create, validate, dan verify-document di dokumentasi API e-Bupot Sipajak, lalu minta akses API untuk mencobanya.
Sumber & Dasar Hukum
- PMK 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, Pasal 13 ayat (2) huruf c dan Pasal 484 (JDIH Kemenkeu).
- Buku Manual Coretax: Bukti Potong PPh dalam Coretax DJP, versi 1.0, 3 Februari 2025 (DJP).
- Buku Manual Coretax: Modul SPT Masa PPh Unifikasi, edisi 20241129 (DJP).
- Coretaxpedia DJP: Kendala impor bupot, Error permissions 96, 99, 225, Incorrect signer passphrase, NITKU cabang tidak muncul, Akses bupot untuk WP dengan banyak TKU.
- Keterangan Tertulis KT-05 Pembaruan Informasi Terkini Implementasi Coretax DJP (DJP, Februari 2025).
- Coretaxpedia DJP: Penerima penghasilan belum terdaftar, Dampak penggunaan NPWP sementara, Bupot PPh salah masuk ke akun suami, Pembetulan bupot.
- Profil PJAP PT Hexa Sarana Intermedia di pajak.go.id (KEP-423/PJ/2021, 15 Oktober 2021).
- Dokumentasi API e-Bupot Sipajak, versi 1.8.
Diperbarui: 16 November 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak
Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.


