Cara Hitung PKP dan PPh Orang Pribadi (Contoh Angka)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) orang pribadi adalah penghasilan neto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PKP inilah dasar penerapan tarif PPh Pasal 17: 5% sampai 35% bertingkat. PTKP untuk diri wajib pajak paling sedikit Rp54 juta setahun, ditambah tambahan untuk status kawin dan tanggungan.

Fakta Singkat

• Definisi: PKP dihitung dengan mengurangkan penghasilan dengan biaya yang boleh dikurangkan dan PTKP (UU PPh Pasal 6 ayat 1 sebagaimana diubah UU HPP, Pasal 6 ayat 3, dan Pasal 16 ayat 1) [1][2].
• PTKP: Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak, tambahan Rp4.500.000 untuk kawin, dan Rp4.500.000 per tanggungan, paling banyak 3 orang (UU PPh Pasal 7 ayat 1 sebagaimana diubah UU HPP) [2].
• Tarif: 5% sampai Rp60 juta, 15% sampai Rp250 juta, 25% sampai Rp500 juta, 30% sampai Rp5 miliar, 35% di atasnya (Pasal 17 ayat 1 huruf a) [2].
• Pemotongan bulanan: PP Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21, termasuk tarif efektif, berlaku 1 Januari 2024 [3].
• Siapa terdampak: karyawan, pekerja bebas, dan pelaku usaha orang pribadi; tim payroll dan finance.
• Terakhir diverifikasi: 24 Oktober 2026.

Apa Itu Penghasilan Kena Pajak (PKP)?

UU PPh Pasal 16 ayat (1) menyebut PKP sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri, dihitung dengan mengurangkan penghasilan dengan pengurangan yang diatur antara lain dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 7 ayat (1) [1]. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) itu kini berlaku sebagaimana diubah UU HPP [2]. Pasal 6 ayat (3) menegaskan bahwa orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP [1].

Berapa Besar PTKP yang Berlaku?

UU HPP mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PPh sehingga PTKP per tahun diberikan paling sedikit [2]:

Penerapannya ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak (Pasal 7 ayat 2) [2]. Penyesuaian besarnya PTKP ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR (Pasal 7 ayat 3) [2].

Berapa Tarif PPh Orang Pribadi?

Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh sebagaimana diubah UU HPP mengatur lapisan berikut [2]:

Bagaimana Langkah Menghitung PKP?

1. Jumlahkan penghasilan setahun dari pekerjaan, usaha, atau sumber lain.
2. Kurangi biaya yang boleh dikurangkan untuk mendapatkan penghasilan neto (UU PPh Pasal 6 ayat 1 sebagaimana diubah UU HPP) [2].
3. Kurangi PTKP sesuai status pada awal tahun pajak [2].
4. Hasilnya adalah PKP. Jika nol atau negatif, tidak ada PPh terutang menurut tarif Pasal 17.
5. Terapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a per lapisan [2].

Seperti Apa Contoh Hitungnya?

Tiga ilustrasi hipotetis berikut memakai penghasilan neto yang sudah diketahui (setelah biaya yang boleh dikurangkan) dan angka sintetis.

Contoh 1: status TK/0, neto Rp300 juta

1. PTKP: Rp54.000.000.
2. PKP: Rp300.000.000 − Rp54.000.000 = Rp246.000.000.
3. Lapisan 5%: Rp60.000.000 x 5% = Rp3.000.000. Lapisan 15%: (Rp246.000.000 − Rp60.000.000) = Rp186.000.000 x 15% = Rp27.900.000.
4. Total PPh setahun: Rp3.000.000 + Rp27.900.000 = Rp30.900.000.

Contoh 2: kawin dengan 1 tanggungan, neto Rp120 juta

1. PTKP: Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + Rp4.500.000 = Rp63.000.000.
2. PKP: Rp120.000.000 − Rp63.000.000 = Rp57.000.000.
3. PPh: 5% x Rp57.000.000 = Rp2.850.000.

Contoh 3: tidak kawin tanpa tanggungan, neto Rp700 juta

1. PKP: Rp700.000.000 − Rp54.000.000 = Rp646.000.000.
2. 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000.
3. 15% x Rp190.000.000 = Rp28.500.000.
4. 25% x Rp250.000.000 = Rp62.500.000.
5. 30% x Rp146.000.000 = Rp43.800.000.
6. Total PPh setahun: Rp137.800.000.

Apa Hubungan PKP dengan PP 58 Tahun 2023?

PP Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, berlaku mulai 1 Januari 2024 [3]. Tarif pemotongannya terdiri atas tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dan tarif efektif pemotongan, yaitu tarif efektif bulanan atau harian (Pasal 2 ayat 1 dan 2) [3].

Tarif efektif bulanan dibagi menjadi kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP pada awal tahun pajak (Pasal 2 ayat 3 dan 4) [3]. Jadi, pemberi kerja memotong PPh 21 bulanan dengan tarif efektif, sedangkan perhitungan setahun tetap memakai PKP dan tarif Pasal 17.

Apa yang Perlu Dicek Tim Payroll dan Finance?

• Status PTKP setiap pegawai pada awal tahun pajak, karena status itu dipakai untuk PTKP dan kategori tarif efektif.
• Tabel lapisan tarif Pasal 17 di sistem payroll sesuai UU HPP.
• Perhitungan setahun memakai PKP, bukan tarif efektif bulanan.
• Uji sistem dengan tiga contoh di atas sebagai test case.

Kenapa Panduan Ini Bisa Kamu Pegang?

Sipajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terdaftar dan diawasi DJP, menyediakan API pajak end-to-end, platform, dan solusi white-label. Angka PTKP, lapisan tarif, dan ketentuan tarif efektif di artikel ini kami kutip langsung dari UU PPh, UU HPP, dan PP 58 Tahun 2023 di JDIH Kementerian Keuangan.

FAQ Menghitung PKP

Bagaimana Sipajak Membantu Tim Pajak Kamu?

Jika perusahaan kamu mengelola bukti potong PPh 21 dalam jumlah besar, pelajari dokumentasi API e-Bupot atau lihat paket Sipajak.

Baca juga: cara hitung dan bayar PPh Final UMKM 0,5% · perpanjangan SPT Tahunan di Coretax

Sumber & Dasar Hukum

1. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) (JDIH Kemenkeu)
2. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 3 angka 2 (Pasal 6 ayat 1 UU PPh), angka 3 (Pasal 7 UU PPh), dan angka 7 (Pasal 17 UU PPh) (JDIH Kemenkeu)
3. PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (JDIH Kemenkeu)

Semua sumber diakses 24 Oktober 2026.

Diperbarui: 24 Oktober 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak

Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.