Deposit Pajak di Coretax: Cara Pakai dan Pengembalian

Deposit pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu. Saldonya dipakai untuk membayar pajak lewat Pemindahbukuan, dan saldo yang tidak terpakai bisa diajukan pengembalian. Ketentuannya ada di PMK 81 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Coretax DJP.

Fakta Singkat

• Definisi: Deposit Pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu (PMK 81/2024 Pasal 1 angka 112) [1].
• Dasar hukum: PMK 81 Tahun 2024, antara lain Pasal 103, 109, 110, 122, dan 154 [1].
• Cara pakai: pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak dilakukan melalui Pemindahbukuan (Pasal 103 ayat 2) [1].
• Saldo tidak terpakai: dapat diajukan permohonan pengembalian (Pasal 122 ayat 3) [1].
• Siapa terdampak: wajib pajak orang pribadi dan badan yang membayar pajak di Coretax DJP.
• Terakhir diverifikasi: 24 Oktober 2026.

Apa Itu Deposit Pajak?

PMK 81/2024 mendefinisikan Deposit Pajak sebagai pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban pajak tertentu [1]. Artinya, kamu menyetor dana lebih dulu, lalu menentukan pajak mana yang dilunasi saat dana itu dipakai. Pasal 103 ayat (1) menegaskan bahwa Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak [1].

Bagaimana Cara Mengisi Deposit Pajak?

Menurut Pasal 103 ayat (3) PMK 81/2024, pengisian Deposit Pajak dilakukan dengan [1]:

1. pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik;
2. permohonan Pemindahbukuan; atau
3. permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan Utang Pajak.

Tanggal pengisiannya diakui sesuai sumbernya: tanggal bayar pada Bukti Penerimaan Negara, tanggal bayar pada Bukti Pemindahbukuan, atau tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian untuk sisa kelebihan pembayaran (Pasal 103 ayat 4) [1]. Kode jenis setoran untuk deposit kami bahas di artikel KJS deposit pajak.

Bisakah kelebihan bayar dialihkan ke deposit?

Bisa, dengan persetujuan Wajib Pajak. Pasal 154 ayat (2) huruf b PMK 81/2024 menyebut sisa kelebihan pembayaran pajak dapat digunakan untuk mengisi Deposit Pajak atas nama Wajib Pajak berdasarkan persetujuan Wajib Pajak [1]. Persetujuan disampaikan paling lama 7 hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan atau 1 hari sebelum jatuh tempo penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu (Pasal 154 ayat 4) [1]. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan persetujuan dalam jangka waktu itu, sisa kelebihan pembayaran pajak dikembalikan kepada Wajib Pajak (Pasal 154 ayat 5) [1].

Bagaimana Cara Memakai Deposit untuk Membayar Pajak?

Pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan Deposit Pajak dilakukan melalui Pemindahbukuan (Pasal 103 ayat 2) [1]. Pemindahbukuan atas penggunaan Deposit Pajak diajukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak (Pasal 109 ayat 1 huruf a) [1].

Pasal 109 ayat (2) menyebut jenis pajak yang dapat dibayar lewat Pemindahbukuan [1]:

Untuk SPT berstatus kurang bayar di Coretax DJP, Coretaxpedia menyebut pembayarannya dapat memakai saldo deposit atau kode billing [3].

Apakah Saldo Deposit Pajak Bisa Dikembalikan?

Bisa. Pasal 122 ayat (3) PMK 81/2024 menyatakan bahwa pembayaran Deposit Pajak yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang juga dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang [1]. Jadi, saldo deposit yang tidak terpakai bisa diajukan pengembalian lewat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kapan Deposit Dipindahbukukan Secara Jabatan?

Selain atas permohonan, Pasal 110 PMK 81/2024 mengatur Pemindahbukuan secara jabatan, antara lain atas [1]:

• Deposit Pajak untuk melunasi Utang Pajak yang masih tersisa saat dilakukan Penghapusan NPWP;
• Deposit Pajak Wajib Pajak yang NPWP-nya dihapus karena penggabungan usaha, ke Wajib Pajak hasil penggabungan usaha.

Apa yang Perlu Dicek Tim Finance?

• Catat setiap pengisian deposit beserta tanggal bayar di Bukti Penerimaan Negara.
• Saat memakai deposit, pastikan jenis pajak dan masa pajak tujuan Pemindahbukuan sudah benar.
• Rekonsiliasi saldo deposit dengan pembukuan secara berkala.
• Jika ada saldo yang tidak akan dipakai, pertimbangkan permohonan pengembalian sesuai Pasal 122 ayat (3).
• Tanggapi permintaan konfirmasi kompensasi ke deposit dalam batas waktu Pasal 154 ayat (4); tanpa persetujuan, sisa kelebihan dikembalikan (Pasal 154 ayat 5).

Kenapa Panduan Ini Bisa Kamu Pegang?

Sipajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terdaftar dan diawasi DJP, menyediakan API pajak end-to-end, platform, dan solusi white-label. Ketentuan di artikel ini kami kutip langsung dari teks PMK 81 Tahun 2024 di JDIH Kementerian Keuangan dan dari Coretaxpedia DJP.

FAQ Deposit Pajak

Bagaimana Sipajak Membantu Pembayaran Pajak Perusahaan?

Untuk alur Hitung, Bayar, dan Lapor yang terhubung dengan sistem kamu, lihat paket Sipajak atau dokumentasi API e-Billing.

Sumber & Dasar Hukum

1. PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan: Pasal 1 angka 112, 103, 109, 110, 122, 154 (JDIH Kemenkeu)
2. Catatan: PMK 81/2024 telah beberapa kali diubah, antara lain dengan PMK 54 Tahun 2025 dan PMK 1 Tahun 2026 (JDIH Kemenkeu). Pasal yang dikutip di atas bersumber dari teks PMK 81/2024.
3. Coretaxpedia DJP: Lapor SPT Tahunan orang pribadi (terakhir diperbarui 27 Februari 2026)

Semua sumber diakses 24 Oktober 2026.

Diperbarui: 24 Oktober 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak

Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.