Perpanjangan SPT Tahunan di Coretax: Syarat & Cara Ajukan
Perpanjangan SPT Tahunan adalah pemberitahuan resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahwa wajib pajak akan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) paling lama 2 bulan setelah batas waktu. Pemberitahuan wajib diajukan sebelum batas waktu berakhir, lewat Coretax DJP, disertai penghitungan sementara dan bukti pelunasan bila ada kurang bayar.
Fakta Singkat
- Definisi: pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, paling lama 2 bulan.
- Dasar hukum: UU KUP Pasal 3 ayat (4); PMK 81/2024 Pasal 174–179; PER-11/PJ/2025 Pasal 97–98.
- Batas pengajuan: sebelum 31 Maret (orang pribadi) atau 30 April (badan), untuk tahun buku kalender.
- Siapa terdampak: wajib pajak orang pribadi dan badan yang belum bisa melapor tepat waktu.
- Sistem terkait: Coretax DJP, menu Layanan Administrasi, layanan AS.08.
- Terakhir diverifikasi: 13 Oktober 2026.
Apa itu perpanjangan SPT Tahunan?
Perpanjangan SPT Tahunan adalah hak wajib pajak untuk menunda penyampaian SPT Tahunan PPh paling lama 2 bulan. Hak ini diatur di Pasal 3 ayat (4) UU KUP. Caranya dengan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan ke DJP sebelum batas waktu SPT Tahunan berakhir, sesuai Pasal 175 ayat (1) PMK 81/2024.
Yang diperpanjang hanya waktu lapor. Kalau dari penghitungan sementara ada kekurangan bayar, pajaknya tetap harus disetor dan bukti setornya dilampirkan.
Kapan batas waktu SPT Tahunan dan perpanjangannya?
Untuk tahun buku yang sama dengan tahun kalender, SPT Tahunan orang pribadi jatuh tempo 31 Maret dan badan 30 April. Pemberitahuan perpanjangan harus masuk sebelum tanggal itu. Jika diterima, batas lapor bergeser paling lama 2 bulan.
| Aspek | Orang pribadi | Badan |
|---|---|---|
| Batas lapor normal (tahun buku kalender) | 31 Maret | 30 April |
| Batas mengajukan pemberitahuan | Sebelum 31 Maret | Sebelum 30 April |
| Batas lapor setelah perpanjangan | Paling lambat 31 Mei | Paling lambat 30 Juni |
| Sanksi telat lapor (Pasal 7 ayat (1) UU KUP) | Denda Rp100.000 | Denda Rp1.000.000 |
Wajib pajak dengan tahun buku berbeda menghitung batas waktunya dari akhir tahun bukunya sendiri.
Apa saja syarat dan lampiran pemberitahuan perpanjangan?
Pasal 97 ayat (6) PER-11/PJ/2025 mewajibkan pemberitahuan memuat alasan perpanjangan dan dilampiri dokumen pendukung. Pemberitahuan tanpa lampiran yang lengkap tidak diperlakukan sebagai pemberitahuan perpanjangan.
- Penghitungan sementara PPh terutang untuk tahun pajak yang diperpanjang.
- Penghitungan sementara PPh Pasal 26 ayat (4), khusus bentuk usaha tetap (BUT).
- Laporan keuangan sementara.
- Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang setara, jika ada kekurangan pembayaran pajak.
- Surat pernyataan akuntan publik bahwa audit belum selesai, jika laporan keuangan diaudit.
- Surat kuasa khusus, jika pemberitahuan disampaikan oleh kuasa wajib pajak.
Bagaimana cara mengajukan perpanjangan SPT di Coretax?
Di Coretax DJP, pemberitahuan perpanjangan diajukan sebagai permohonan layanan administrasi dengan kode layanan AS.08. Siapkan lampiran dalam bentuk file sebelum mulai, lalu ikuti urutan menu berikut.
- Masuk ke Coretax DJP dengan akun wajib pajak atau akun kuasa yang berwenang.
- Buka modul Layanan Wajib Pajak, lalu menu Layanan Administrasi.
- Pilih Buat Permohonan Layanan Administrasi.
- Pilih jenis layanan AS.08 Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT dan SPOP.
- Pilih sub layanan AS.08 LA.08-01 Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan.
- Isi alasan perpanjangan dan unggah semua lampiran wajib, lalu tanda tangani dan kirim.
- Pantau status permohonan sampai ada hasil penelitian dari DJP.
Berapa lama DJP memproses pemberitahuan perpanjangan?
Menurut Pasal 98 ayat (1) PER-11/PJ/2025, penelitian atas pemberitahuan perpanjangan diselesaikan paling lama 5 hari kerja. Jika memenuhi ketentuan, pemberitahuan diterima. Jika tidak, pemberitahuan dianggap bukan pemberitahuan perpanjangan.
Kamu masih bisa mengajukan ulang selama batas waktu pengajuan belum lewat. Karena itu, jangan menunggu hari terakhir: sisakan waktu untuk memperbaiki lampiran yang kurang.
Apa risikonya jika tidak mengajukan perpanjangan?
SPT Tahunan yang terlambat tanpa perpanjangan yang sah dikenai denda administrasi Pasal 7 ayat (1) UU KUP: Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan.
Perpanjangan juga tidak menghapus kewajiban membayar. Kekurangan bayar dari penghitungan sementara tetap disetor saat mengajukan pemberitahuan.
Contoh: perusahaan yang audit laporan keuangannya belum selesai
PT Contoh Sejahtera (ilustrasi) memakai tahun buku kalender dan sedang diaudit kantor akuntan publik. Sampai pertengahan April, audit belum selesai.
- Tim pajak menyusun laporan keuangan sementara dan penghitungan sementara PPh badan.
- Penghitungan menunjukkan kurang bayar, jadi tim membuat kode billing dan menyetor kekurangan itu.
- Tim meminta surat pernyataan dari akuntan publik bahwa audit belum selesai.
- Pemberitahuan AS.08 dikirim lewat Coretax sebelum 30 April, lengkap dengan lampiran.
- Setelah pemberitahuan diterima, SPT Tahunan badan disampaikan paling lambat 30 Juni.
Bagaimana sistem dan ERP kamu bisa membantu?
Perpanjangan paling sering dibutuhkan karena data akhir tahun belum siap: rekonsiliasi belum beres, bukti potong tercecer, atau koreksi fiskal belum dihitung. Sistem yang menarik data pajak sepanjang tahun membuat penghitungan sementara lebih cepat dan akurat.
Sipajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terdaftar dan diawasi DJP, menyediakan API pajak end-to-end, platform, dan solusi white-label. Alur kami mengikuti siklus Hitung, Bayar, Lapor: data dari ERP dihitung, kode billing diterbitkan, lalu SPT disalurkan lewat izin penyaluran SPT elektronik, aplikasi SPT elektronik, dan API validasi SPT Tahunan. Detail teknis modul SPT ada di dokumentasi API SPT.
Untuk tim IT & finance
- Pasang pengingat internal minimal dua minggu sebelum 31 Maret dan 30 April.
- Pastikan laporan keuangan sementara bisa diekspor dari ERP dalam format siap unggah.
- Simpan bukti setor dan nomor kode billing kekurangan bayar di satu folder per tahun pajak.
- Cek hak akses kuasa di Coretax dan siapkan surat kuasa khusus sebelum pengajuan.
- Siapkan alur pembetulan setelah lapor; baca skema replace pembetulan SPT.
Pertanyaan yang sering diajukan
Berapa lama perpanjangan SPT Tahunan?
Paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh, sesuai Pasal 3 ayat (4) UU KUP.
Apakah perpanjangan SPT bisa diajukan lewat Coretax?
Bisa. Gunakan Layanan Wajib Pajak, Layanan Administrasi, lalu Buat Permohonan Layanan Administrasi dengan layanan AS.08 dan sub layanan LA.08-01.
Apakah orang pribadi boleh memperpanjang SPT Tahunan?
Boleh. Orang pribadi dengan tahun buku kalender harus mengajukan pemberitahuan sebelum 31 Maret, dengan lampiran yang disyaratkan.
Apakah kurang bayar harus dilunasi dulu?
Ya. Jika penghitungan sementara menunjukkan kekurangan bayar, SSP atau sarana setara wajib dilampirkan pada pemberitahuan.
Bagaimana jika pemberitahuan tidak memenuhi syarat?
Pemberitahuan dianggap bukan pemberitahuan perpanjangan. Kamu bisa mengajukan ulang selama batas waktu pengajuan belum berakhir.
Butuh SPT perusahaan terhubung langsung dari ERP ke DJP? Konsultasi gratis dengan tim Sipajak atau pelajari panduan API Coretax. Baca juga risiko telat lapor SPT Tahunan dan koreksi fiskal permanen dan temporer.
Sumber & Dasar Hukum
- UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 (HPP), Pasal 3 ayat (4): perpanjangan paling lama 2 bulan. Sumber: pajak.go.id, "Belum Lapor SPT Tahunan Badan? Simak! Ini Cara Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan" (29 April 2025)
- PMK No. 81 Tahun 2024, Pasal 174–179, termasuk Pasal 175 ayat (1) tentang batas penyampaian pemberitahuan. Sumber: DDTCNews, "Tak Bisa Lapor SPT Tahunan Tepat Waktu, WP Dapat Minta Perpanjangan" (5 Februari 2026)
- PER-11/PJ/2025, Pasal 97 ayat (6) (lampiran) dan Pasal 98 ayat (1) (penyelesaian paling lama 5 hari kerja), serta menu AS.08 di Coretax. Sumber: DDTCNews, "Dekati Deadline, WP Masih Bisa Ajukan Perpanjangan Waktu Pelaporan SPT" (21 April 2026)
- UU KUP Pasal 7 ayat (1): denda telat lapor SPT Tahunan PPh Rp100.000 (orang pribadi) dan Rp1.000.000 (badan); batas lapor 31 Maret dan 30 April 2026. Sumber: CNBC Indonesia, "Lupa Lapor SPT di Coretax, Siap-Siap Kena Denda Segini" (16 Maret 2026)
Diperbarui: 5 November 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak
Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.


