PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Berdasarkan PMK 10/2025
Pembebasan Pajak Tertentu sebagai Upaya Pemerintah Menjaga Daya Beli Masyarakat
Pembebasan Pajak Tertentu merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah perubahan ekonomi nasional. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh negara (DTP) bagi pekerja di sektor-sektor industri tertentu.
Kebijakan pembebasan pajak ini merupakan bagian dari paket stimulus fiskal untuk Tahun Anggaran 2025 yang bertujuan untuk menyeimbangkan dampak dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di awal tahun. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi bagi masyarakat dengan penghasilan menengah ke bawah.
Pembebasan Pajak Tertentu sebagai Respon Terhadap Kenaikan Tarif PPN
Untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur tentang pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung oleh negara (DTP) atas penghasilan tertentu, sebagai bagian dari stimulus ekonomi untuk Tahun Anggaran 2025.
Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN menjadi 12%. Tarif efektif 12% hanya berlaku untuk barang mewah yang dikenai PPnBM; untuk barang dan jasa lain, PPN dihitung dengan DPP nilai lain 11/12 sehingga bebannya tetap setara 11% (PMK 131/2024). PMK 10/2025 menjadi bagian dari paket stimulus untuk menjaga daya beli.
Empat Sektor Industri yang Mendapatkan Insentif
Insentif berupa pembebasan PPh 21 DTP diberikan kepada karyawan yang bekerja di sektor industri yang dianggap strategis dan padat karya. Empat sektor tersebut adalah:
- Industri alas kaki
- Industri tekstil dan pakaian jadi
- Industri furnitur
- Industri kulit dan barang dari kulit
Insentif ini berlaku mulai masa pajak Januari 2025 atau sejak bulan pertama pekerja mulai bekerja pada tahun tersebut.
Syarat untuk Menerima Insentif: NPWP/NIK dan Integrasi Data
Pemerintah membedakan kategori karyawan penerima insentif menjadi dua, yakni pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Keduanya berhak atas pembebasan PPh 21 selama memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan.
Untuk mendapatkan fasilitas PPh 21 DTP, pegawai harus memiliki:
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau
- Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Data tersebut harus sudah terdaftar dan terintegrasi dalam sistem administrasi DJP. Selain itu, pegawai yang bersangkutan tidak boleh sedang menerima insentif serupa dari skema lain.
Batasan Penghasilan yang Berlaku
Insentif PPh 21 DTP diberikan kepada pegawai dengan penghasilan bruto maksimal:
- Rp10.000.000 per bulan, atau
- Rp500.000 per hari
Kebijakan ini berlaku sepanjang tahun 2025, dari Januari hingga Desember.
Catatan: PMK 10/2025 diubah dengan PMK 72/2025, yang menambah sektor pariwisata untuk masa Oktober–Desember 2025. Untuk tahun 2026, insentif PPh 21 DTP diatur dalam PMK 105/2025.
Kesimpulan
Bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin memanfaatkan kebijakan pembebasan pajak tertentu ini, informasi lebih lanjut mengenai PMK Nomor 10 Tahun 2025 dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Keuangan. Dengan pemahaman yang tepat, diharapkan kebijakan ini dapat meringankan beban pekerja di sektor-sektor strategis serta membantu menjaga perputaran ekonomi nasional.
Untuk kasus yang spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaan terdaftar.
Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.
