Tarif PPh Pasal 31E: Syarat dan Cara Hitung (Contoh)

Diagram peredaran bruto, syarat fasilitas, dan penghasilan kena pajak untuk menghitung PPh Badan dengan fasilitas Pasal 31E

Tarif PPh Pasal 31E adalah fasilitas pengurangan tarif PPh badan sebesar 50% bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar setahun. Pengurangan itu hanya berlaku atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar; sisanya dikenai tarif normal 22%.

Fakta Singkat

  • Definisi: pengurangan tarif 50% dari tarif PPh badan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar [1].
  • Dasar hukum: Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan, disisipkan oleh UU Nomor 36 Tahun 2008 [1]; tarif badan 22% di Pasal 17 ayat (1) huruf b sebagaimana diubah UU Nomor 7 Tahun 2021 (HPP) [3].
  • Berlaku sejak: tarif 22% mulai tahun pajak 2022 [3].
  • Siapa terdampak: Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar [1].
  • Sistem terkait: penghitungan PPh badan di SPT Tahunan PPh Badan dan sistem akuntansi/ERP perusahaan.
  • Terakhir diverifikasi: 24 Oktober 2026.

Apa Itu Fasilitas Tarif PPh Pasal 31E?

Pasal 31E ayat (1) UU PPh mengatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a). Pengurangan itu dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 [1].

Pasal 31E ayat (2) menambahkan bahwa besarnya bagian peredaran bruto tersebut dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan [1].

Berapa tarif PPh badan yang dipakai saat ini?

UU HPP mengubah Pasal 17 UU PPh: tarif bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022, dan Pasal 17 ayat (2a) dihapus [3]. Jadi, tarif setelah pengurangan 50% adalah 50% x 22% = 11%.

Siapa yang Bisa Memakai Fasilitas Ini?

Menurut teks Pasal 31E ayat (1), ada dua syarat yang tertulis [1]:

  • Wajib Pajak badan dalam negeri. Bentuk usaha tetap tidak disebut dalam ayat tersebut.
  • Peredaran bruto dalam setahun sampai dengan Rp50 miliar. Badan dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar tidak masuk cakupan ayat ini.

Ketentuan teknis lain, seperti cara melampirkan penghitungan di SPT Tahunan PPh Badan versi Coretax, tidak kami bahas di sini karena belum kami telusuri ke teks peraturan pelaksanaannya.

Bagaimana Rumus Menghitung PPh dengan Fasilitas Pasal 31E?

Fasilitas tidak dihitung dari omzet. Yang dikurangi tarifnya adalah bagian PKP yang sebanding dengan Rp4,8 miliar dari total peredaran bruto. Penjelasan Pasal 31E ayat (1) UU 36/2008 memakai langkah berikut [2]:

  1. PKP yang mendapat fasilitas = (Rp4,8 miliar ÷ peredaran bruto) x PKP.
  2. PKP tanpa fasilitas = PKP − PKP yang mendapat fasilitas.
  3. PPh terutang = (50% x 22% x PKP yang mendapat fasilitas) + (22% x PKP tanpa fasilitas).

Jika peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, seluruh PKP dikenai 50% dari tarif badan, yaitu 11% [2]. Contoh dalam Penjelasan UU 36/2008 memakai tarif 28% karena ditulis untuk tahun pajak 2009; caranya sama, hanya tarifnya kini 22% [2][3].

Seperti Apa Contoh Perhitungannya?

Tiga ilustrasi hipotetis berikut memakai tarif 22% dan angka sintetis.

Contoh 1: peredaran bruto Rp4,2 miliar

PT A memiliki peredaran bruto Rp4,2 miliar dan PKP Rp1 miliar. Karena peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, seluruh PKP mendapat fasilitas: 11% x Rp1.000.000.000 = Rp110.000.000.

Contoh 2: peredaran bruto Rp50 miliar

PT B memiliki peredaran bruto Rp50 miliar dan PKP Rp5 miliar.

  1. PKP yang mendapat fasilitas: (Rp4,8 miliar ÷ Rp50 miliar) x Rp5.000.000.000 = Rp480.000.000.
  2. PKP tanpa fasilitas: Rp5.000.000.000 − Rp480.000.000 = Rp4.520.000.000.
  3. PPh atas bagian fasilitas: 11% x Rp480.000.000 = Rp52.800.000.
  4. PPh atas sisa PKP: 22% x Rp4.520.000.000 = Rp994.400.000.
  5. Total PPh terutang: Rp1.047.200.000.

Jadi, hanya bagian PKP yang sebanding dengan Rp4,8 miliar dari Rp50 miliar yang mendapat tarif 11%; sisa PKP dikenai 22%. Tarif tidak pernah dikalikan dengan omzet.

Contoh 3: peredaran bruto Rp12 miliar

PT C memiliki peredaran bruto Rp12 miliar dan PKP Rp1 miliar.

  1. PKP yang mendapat fasilitas: (Rp4,8 miliar ÷ Rp12 miliar) x Rp1.000.000.000 = Rp400.000.000.
  2. PKP tanpa fasilitas: Rp1.000.000.000 − Rp400.000.000 = Rp600.000.000.
  3. PPh: (11% x Rp400.000.000) + (22% x Rp600.000.000) = Rp44.000.000 + Rp132.000.000 = Rp176.000.000.

Berapa selisihnya dibanding tanpa fasilitas?

Perusahaan (hipotetis)PPh dengan fasilitasPPh tanpa fasilitas (22% x PKP)Selisih
PT A: bruto Rp4,2 miliar, PKP Rp1 miliarRp110.000.000Rp220.000.000Rp110.000.000
PT C: bruto Rp12 miliar, PKP Rp1 miliarRp176.000.000Rp220.000.000Rp44.000.000
PT B: bruto Rp50 miliar, PKP Rp5 miliarRp1.047.200.000Rp1.100.000.000Rp52.800.000

Semakin besar peredaran bruto, semakin kecil porsi PKP yang mendapat fasilitas, karena porsinya dihitung dari Rp4,8 miliar dibagi total peredaran bruto.

Apa yang Perlu Dicek Tim Finance dan IT?

  • Pastikan angka peredaran bruto setahun dan PKP berasal dari pembukuan yang sama dengan SPT Tahunan PPh Badan.
  • Cek apakah peredaran bruto melewati Rp50 miliar; jika ya, Pasal 31E ayat (1) tidak berlaku.
  • Hitung porsi PKP fasilitas dengan rumus proporsi, bukan dengan mengalikan tarif ke omzet.
  • Simpan kertas kerja penghitungan per tahun pajak agar mudah ditelusuri.
  • Jika perhitungan dibuat di ERP, uji dengan tiga contoh di atas sebagai test case.

Kenapa Panduan Ini Bisa Kamu Pegang?

Sipajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang terdaftar dan diawasi DJP, menyediakan API pajak end-to-end dan platform siap pakai. Setiap angka dan pasal di artikel ini kami kutip langsung dari teks UU 36/2008 beserta penjelasannya dan UU 7/2021 di JDIH Kementerian Keuangan.

FAQ Tarif PPh Pasal 31E

Berapa tarif PPh badan setelah fasilitas Pasal 31E?

50% dari tarif 22%, yaitu 11%, tetapi hanya untuk PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Sisa PKP tetap dikenai 22%.

Apakah fasilitas dihitung dari omzet?

Tidak. Fasilitas dihitung atas Penghasilan Kena Pajak. Porsi PKP yang mendapat fasilitas adalah Rp4,8 miliar dibagi peredaran bruto, dikali PKP.

Bagaimana jika peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar?

Seluruh PKP mendapat pengurangan tarif 50%, sehingga tarifnya 11%.

Apakah badan dengan peredaran bruto di atas Rp50 miliar bisa memakai fasilitas ini?

Tidak. Pasal 31E ayat (1) hanya menyebut Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar.

Bagaimana Sipajak Membantu Tim Pajak Perusahaan?

Jika tim kamu menyiapkan SPT Tahunan badan dari data ERP, pelajari dokumentasi API Sipajak atau hubungi kami lewat formulir kontak.

Baca juga: kapan perusahaan wajib menjadi PKP, Cara Hitung PKP dan PPh Orang Pribadi dan PJAP resmi Sipajak.

Sumber & Dasar Hukum

  1. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 31E (JDIH Kemenkeu)
  2. Penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 31E ayat (1) beserta contoh penghitungan (JDIH Kemenkeu)
  3. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 3 angka 7 yang mengubah Pasal 17 UU PPh (JDIH Kemenkeu)

Semua sumber diakses 24 Oktober 2026.

Diperbarui: 17 November 2026 · Ditulis oleh Tim Pajak Sipajak

Artikel ini bersifat edukasi, bukan nasihat pajak. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan konsultan pajak terdaftar.